Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Kerangka Peraturan
- JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
- PEMBUKAAN
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan berhak…
- b. bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan…
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual…
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,…
- Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik…
- BATANG TUBUH
- Pasal 5Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan…
- Pasal 6Dipidana karena pelecehan seksual fisik: a. Setiap Orang yang melakukan…
- Pasal 8Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat…
- Pasal 9Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat…
- Pasal 11Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi,…
- Pasal 12Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan…
- Pasal 13Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya…
- ayat (1)Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar…
- ayat (2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan…
- ayat (3)Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…
- ayat (4)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf …
- ayat (5)Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud…
- ayat (1)Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan…
- ayat (2)Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan…
- ayat (3)Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat…
- ayat (4)Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
- ayat (2)dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.
- ayat (1)Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur…
- ayat (2)Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana…
- ayat (3)Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi.
- ayat (4)Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa: a. perampasan…
- Pasal 19Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara…
- PENUTUP
Pasal 71
Hak Keluarga Korban meliputi:
hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;
hak atas kerahasiaan identitas;
hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
hak mendapatkan penguatan psikologis;
hak atas pemberdayaan ekonomi; dan
hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban.
Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak atau anggota Keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas:
fasilitas pendidikan;
layanan dan jaminan kesehatan; dan
jaminan sosial.
Pemenuhan hak Keluarga Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.
BAB VI PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PUSAT DAN DAERAH
Webmentions
Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.