Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)

Menteri menetapkan kuota haji khusus.

(2)

Kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia.

(3)

Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kuota:

(4)

Pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional.

Komentar!