Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

Disclaimer

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline<<Bagian Kesatu >>BAB III

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Jemaah Haji

Pasal 6

(1)Jemaah Haji berhak:

mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri;

mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;

mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan;

mendapatkan pelayanan transportasi;

mendapatkan pelindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia;

mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;

mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat;

mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas;

mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji;

memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan

melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji.

(2)Pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pelimpahan.

(3)Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Jemaah Haji berkewajiban:

mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Reguler;

mendaftarkan diri ke PIHK pilihan jemaah yang terhubung dengan Siskohat bagi Jemaah Haji Khusus;

membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih;

melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupatenlkota bagi Jemaah Haji Khusus melalui PIHK; dan

memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Ibadah H

Bagian Ketiga Kuota Jemaah Haji

Pasal 8

(1)Jemaah Haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia.

(2)Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3)Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kuota:

haji reguler; dan

haji khusus.

(4)Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas kuota:

Jemaah Haji; dan

petugas haji.

(5)Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas kuota:

Jemaah Haji Khusus; dan

petugas haji khusus.

(6)Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional.

Pasal 9

(1)Dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Menteri menetapkan kuota haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri menetapkan kuota haji tambahan.

(2)Ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan Peraturan Menteri.