(1)

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah.

(1)

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

1. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;

2. memenuhipersyaratankesehatan;

3. melunasi Bipih; dan

4. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.

(2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi:

1. petugas penyelenggara Ibadah Haji reguler;

2. pembimbing KBIHU; dan

3. petugas PIHK.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(4)

Peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

(1)

Jemaah Haji berhak:

1. mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri;

2. mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;

3. mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan;

4. mendapatkan pelayanan transportasi;

5. mendapatkan pelindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia;

6. mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;

7. mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat;

8. mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas;

9. mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji;

10. memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan

11. melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji.

(2)

Pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pelimpahan.

(3)

Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)

Jemaah Haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia.

(2)

Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3)

Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kuota:

1. haji reguler; dan

2. haji khusus.

(4)

Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas kuota:

1. Jemaah Haji; dan

2. petugas haji.

(5)

Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas kuota:

1. Jemaah Haji Khusus; dan

2. petugas haji khusus.

(6)

Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional.

(1)

Dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Menteri menetapkan kuota haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri menetapkan kuota haji tambahan.

(2)

Ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan Peraturan Menteri.