Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
Kerangka Peraturan
  • JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
  • PEMBUKAAN
    • Konsideran (Menimbang)
      • a. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan…
      • b. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum bagi seluruh perangkat…
      • c. bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan…
      • d. bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan, wilayah Negara…
      • e. bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di…
      • f. bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah, selain didasarkan pada azas…
      • g. bahwa untuk mengatur yang dimaksud di atas, perlu ditetapkan Undang- undang…
    • Dasar Hukum (Mengingat)
      • 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 18, dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
      • 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor…
      • 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973…
      • 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota…
      • 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya…
      • 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis…
  • BATANG TUBUH
    • BAB I PENGERTIAN - PENGERTIAN
      • Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Pusat, selanjutnya…
    • BAB II PEMBAGIAN WILAYAH
      • Pasal 2Dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia…
    • BAB III DAERAH OTONOM
      • Bagian Pertama Pembentukan dan Susunan
        • Pasal 3
          • ayat (1)Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah…
          • ayat (2)Perkembangan dan pengembangan otonomi selanjutnya didasarkan pada kondisi…
        • Pasal 4
          • ayat (1)Daerah dibentuk dengan memperhatiakn syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah…
          • ayat (2)Pembentukan, nama, batas, ibukota, hak dan wewenang urusan serta modal pangkal…
          • ayat (3)Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan…
        • Pasal 5Dengan Undang-undang, suatu Daerah dapat dihapus apabila ternyata syarat-syarat…
        • Pasal 6Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, mengingat pertumbuhan dan…
      • Bagian Kedua Otonomi Daerah
        • Pasal 7Daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah…
        • Pasal 8
          • ayat (1)Penambahan penyerahan urusan pemerintahan kepada Daerah ditetapkan dengan…
          • ayat (2)Penambahan penyerahan urusan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disertai…
        • Pasal 9Sesuatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah dapat ditarik…
        • Pasal 10
          • ayat (1)Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden tentang hal-hal yang…
          • ayat (2)Pengaturan mengenai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ditetapkan dengan…
        • Pasal 11
          • ayat (1)Titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II.
          • ayat (2)Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur dengan…
      • Bagian Ketiga Tugas Pembantuan
        • Pasal 12
          • ayat (1)Dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah dapat menugaskan kepada…
          • ayat (2)Dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menugaskan kepada…
          • ayat (3)Pemberian urusan tugas pembantuan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2)…
      • Bagian Keempat Pemerintah Daerah
        • Pasal 13
          • ayat (1)Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
          • ayat (2)Dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dibentuk Sekretariat Daerah dan…
      • Bagian Kelima Kepala Daerah
        • Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian
          • Pasal 14Yang dapat diangkat menjadi Kepala Daerah ialah Warganegara Indonesia yang…
          • Pasal 15
            • ayat (1)Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat…
            • ayat (2)Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan oleh Dewan…
            • ayat (3)Tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur…
          • Pasal 16
            • ayat (1)Kepala Daerah Tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat…
            • ayat (2)Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan oleh Dewan…
            • ayat (3)Tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur…
          • Pasal 17
            • ayat (1)Kepala Daerah diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai…
            • ayat (2)Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.
          • Pasal 18
            • ayat (1)Sebelum memangku jabatannya Kepala Daerah diambil sumpahnya/ janjinya dan…
            • ayat (2)Presiden dapat menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk mengambil sumpah/janji dan…
            • ayat (3)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Kepala Daerah untuk mengambil…
            • ayat (4)Susunan kata-kata sumpah/janji yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah…
            • ayat (5)Tatacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan bagi Kepala Daerah diatur…
          • Pasal 19Kedudukan, kedudukan keuangan, dan hak kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah,…
          • Pasal 20Kepala Daerah dilarang : a. dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan yang…
          • Pasal 21Kepala Daerah berhanti atau diberhentikan oleh pejabat yang berhak mengangkat,…
        • Paragraf 2 Hak, Wewenang dan Kewajiban
          • Pasal 22
            • ayat (1)Kepala Daerah menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan…
            • ayat (2)Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan Daerah, Kepala…
            • ayat (3)Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan Daerah, Kepala…
            • ayat (4)Pedoman tentang pemberian keterangan pertanggung jawaban yang dimaksud dalam…
          • Pasal 23
            • ayat (1)Kepala Daerah mewakili Daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan.
            • ayat (2)Apabila dipandang, perlu Kepala Daerah dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih…
      • Bagian Keenam Wakil Kepala Daerah
        • Pasal 24
          • ayat (1)Wakil Kepala Daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dari Pegawai Negeri yang…
          • ayat (2)Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melalui…
          • ayat (3)Wakil Kepala Daerah Tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama…
          • ayat (4)Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melalui…
          • ayat (5)Pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan menurut kebutuhan.
          • ayat (6)Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.
          • ayat (7)Ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal-pasal 14, 19, 20 dan 21…
          • ayat (8)Wakil Kepala Daerah diambil sumpahnya/janjinya dan dilantik oleh Menteri Dalam…
          • ayat (9)Tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat-ayat (2) dan (4) pasal…
        • Pasal 25
          • ayat (1)Wakil Kepala Daerah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan…
          • ayat (2)Apabila Kepala Daerah berhalangan, Wakil Kepala Daerah menjalankan tugas dan…
        • Pasal 26Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri diatur tentang penjabat yang mewakili…
      • Bagian Ketujuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
        • Paragraf 1 Umum
          • Pasal 27Susunan, keanggotaan, dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, begitu juga…
          • Pasal 28
            • ayat (1)Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota bewan Perwakilan Rakyat…
            • ayat (2)Kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat…
            • ayat (3)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini dibuat…
            • ayat (4)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku…
        • Paragraf 2 Hak dan Kewajiban
          • Pasal 29
            • ayat (1)Untuk dapat melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai…
            • ayat (2)Cara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan…
            • ayat (3)Cara pelaksanaan hak penyelidikan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf g pasal…
          • Pasal 30Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah : a. mempertahankan,…
        • Paragraf 3 Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
          • Pasal 31
            • ayat (1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam…
            • ayat (2)Kecuali yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, atas…
            • ayat (3)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang atas panggilan Ketua.
            • ayat (4)Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1), (2) dan (3) pasal ini…
          • Pasal 32
            • ayat (1)Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada dasarnya bersifat terbuka untuk…
            • ayat (2)Atas permintaan Kepala Daerah, atau atas permintaan sekurangkurangnya seperlima…
            • ayat (3)Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai : a. Anggaran…
            • ayat (4)Semua yang hadir dalam rapat tertutup wajib merahasiakan segala hal yang…
          • Pasal 33
            • ayat (1)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan…
            • ayat (2)Tatacara tindakan kepolisian terhadap Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat…
          • Pasal 34
            • ayat (1)Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Keputusan…
            • ayat (2)Peraturan Tata Tertib yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sesudah…
        • Paragraf 4 Ketentuan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjalankan Fungsi dan Kewajibannya.
          • Pasal 35
            • ayat (1)Apabila ternyata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I melalaikan atau…
            • ayat (2)Bagi Daerah Tingkat II penentuan cara yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,…
        • Paragraf 5 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
          • Pasal 36
            • ayat (1)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur staf yang membantu…
            • ayat (2)Pembentukan, susunan organisasi, dan formasi Sekretariat Dewan Perwakilan…
            • ayat (3)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku sesudah ada…
          • Pasal 37
            • ayat (1)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris…
            • ayat (2)Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I diangkat oleh Menteri Dalam…
            • ayat (3)Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melalui…
            • ayat (4)Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II diangkat oleh Gubernur…
            • ayat (5)Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melalui…
            • ayat (6)Persyaratan dan tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat-ayat…
      • Bagian Kedelapan Peraturan Daerah
        • Pasal 38Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan…
        • Pasal 39
          • ayat (1)Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan…
          • ayat (2)Peraturan Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam…
          • ayat (3)Peraturan Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah…
        • Pasal 40
          • ayat (1)Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah yang…
          • ayat (2)Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan…
          • ayat (3)Peraturan Daerah yang tidak memerlukan pengesahan mulai berlaku pada tanggal…
          • ayat (4)Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan mulai berlaku pada tanggal…
          • ayat (5)Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan sebelum…
        • Pasal 41
          • ayat (1)Peraturan Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II dapat memuat…
          • ayat (2)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sesudah ada…
          • ayat (3)Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
        • Pasal 42
          • ayat (1)Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan…
          • ayat (2)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sesudah ada…
        • Pasal 43
          • ayat (1)Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuanketentuan…
          • ayat (2)Dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk Pegawai-pegawai Daerah yang diberi tugas…
        • Pasal 44
          • ayat (1)Bentuk Peraturan Daerah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
          • ayat (2)Peraturan Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ditandatangani serta…
        • Pasal 45Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan…
      • Bagian Kesembilan Badan Pertimbangan Daerah
        • Pasal 46
          • ayat (1)Di Daerah dibentuk Badan Pertimbangan Daerah yang keanggotaannya terdiri dari…
          • ayat (2)Badan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bertugas untuk memberikan…
          • ayat (3)Pembentukan, jumlah Anggota dan tata kerja Badan yang dimaksud dalam ayat-ayat…
      • Bagian Kesepuluh Sekretariat Daerah
        • Pasal 47
          • ayat (1)Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam…
          • ayat (2)Pembentukan, susunan organisasi dan formasi Sekretariat Daerah ditetapkan…
          • ayat (3)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku sesudah ada…
        • Pasal 48
          • ayat (1)Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
          • ayat (2)Sekretaris Daerah Tingkat I diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari Pegawai…
          • ayat (3)Sekretaris Daerah tingkat II diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama…
          • ayat (4)Persyaratan dan tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat-ayat…
          • ayat (5)Apabila Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, maka tugas…
      • Bagian Kesebelas Dinas Daerah
        • Pasal 49
          • ayat (1)Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
          • ayat (2)Pembentukan susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan…
          • ayat (3)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku sesudah ada…
      • Bagian Keduabelas Kepegawaian
        • Pasal 50
          • ayat (1)Pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, gaji, pensiun, uang…
          • ayat (2)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sesudah ada…
        • Pasal 51
          • ayat (1)Pegawai Negeri dari sesuatu Departemen dapat diperbantukan atau dipekerjakan…
          • ayat (2)Dalam Keputusan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur syarat dan…
        • Pasal 52
          • ayat (1)Pegawai Daerah Tingkat I dapat diperbantukan atau dipekerjakan kepada Daerah…
          • ayat (2)Dalam Keputusan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur syarat dan…
        • Pasal 53Semua pegawai, baik Pegawai Negeri maupun Pegawai Daerah, yang diperbantukan…
        • Pasal 54
          • ayat (1)Pembinaan kepegawaian terhadap Pegawai Daerah di atur oleh Kepala Daerah sesuai…
          • ayat (2)Pembinaan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri yang diperbantukan atau…
      • Bagian Ketigabelas Keuangan Daerah
        • Paragraf 1 Pendapatan Daerah
          • Pasal 55Sumber pendapatan Daerah adalah : a. Pendapatan asli Daerah sendiri, yang…
          • Pasal 56Dengan Undang-undang sesuatu pajak Negara dapat diserahkan kepada Daerah.
          • Pasal 57Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Daerah diatur dengan Undang-undang.
          • Pasal 58
            • ayat (1)Dengan Undang-undang ditetapkan ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi…
            • ayat (2)Dengan Peraturan Daerah ditetapkan pungutan pajak dan retribusi Daerah.
            • ayat (3)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku sesudah ada…
            • ayat (4)Pengembalian atau pembebasan pajak Daerah dan atau retribusi Daerah hanya dapat…
          • Pasal 59
            • ayat (1)Pemerintah Daerah dapat mengadakan Perusahaan Daerah yang penyelenggaraan dan…
            • ayat (2)Dengan Undang-undang ditetapkan ketentuan pokok tentang Perusahaan Daerah.
          • Pasal 60
            • ayat (1)Dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha sebagai sumber pendapatan…
            • ayat (2)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sesudah ada…
          • Pasal 61
            • ayat (1)Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membuat…
            • ayat (2)Dalam Keputusan Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,…
            • ayat (3)Keputusan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku sesudah ada…
        • Paragraf 2 Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan serta Barang-barang Milik Daerah
          • Pasal 62
            • ayat (1)Kepala Daerah menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan…
            • ayat (2)Uang Daerah disimpan pada Kas Daerah atau Bank Pembangunan Daerah.
            • ayat (3)Selama belum ada Kas Daerah atau Bank Pembangunan Daerah, atas permintaan…
          • Pasal 63
            • ayat (1)Barang milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak…
            • ayat (2)Penjualan dan penyerahan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya dapat…
            • ayat (3)Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dapat…
            • ayat (4)Keputusan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, berlaku…
          • Pasal 64
            • ayat (1)Tahun anggaran Daerah adalah sama dengan tahun anggaran Negara.
            • ayat (2)Dengan Peraturan Daerah, tiap tahun, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah…
            • ayat (3)Dengan Peraturan Daerah, tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah…
            • ayat (4)Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada permulaan tahun anggaran…
            • ayat (5)Pemerintah Daerah wajib berusaha mencukupi anggaran belanja rutin dengan…
            • ayat (6)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahannya, sepanjang tidak…
            • ayat (7)Pengesahan atau penolakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh pejabat…
            • ayat (8)Dengan Peraturan Pemerintah diatur ketentuan-ketentuan tentang cara: a.…
            • ayat (9)Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri diatur lebih lanjut cara melaksanakan…
      • Bagian Keempatbelas Kerjasama dan Perselisihan Antar Daerah
        • Pasal 65
          • ayat (1)Beberapa Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Bersama untuk mengatur…
          • ayat (2)Peraturan Bersama yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, demikian pula…
          • ayat (3)Dalam hal tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan dan atau pencabutan…
          • ayat (4)Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan untuk melancarkan pelaksanaan…
        • Pasal 66
          • ayat (1)Perselisihan antar Pemerintah Daerah Tingkat I dan antara Pemerintah Daerah…
          • ayat (2)Perselisihan antar Pemerintah Daerah Tingkat II yang terletak dalam Daerah…
      • Bagian Kelimabelas Pembinaan
        • Pasal 67Menteri Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dalam rangka penye lenggaraan…
      • Bagian Keenambelas Pengawasan
        • Paragraf 1 Pengawasan Prepentip
          • Pasal 68Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditentukan bahwa Peraturar. Daerah dan…
          • Pasal 69
            • ayat (1)Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang memerlukan pengesahan,…
            • ayat (2)Jangka waktu 3 (tiga) bulan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, oleh…
            • ayat (3)Penolakan pengesahan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang…
            • ayat (4)Terhadap penolakan pengesahan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Daerah…
        • Paragraf 2 Pengawasan Represip
          • Pasal 70
            • ayat (1)Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan…
            • ayat (2)Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak menjalankan haknya untuk menangguhkan atau…
            • ayat (3)Pembatalan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang dimaksud…
            • ayat (4)Keputusan penangguhan atau pembatalan yang dimaksud dalam ayat- ayat (1) dan…
            • ayat (5)Lamanya penangguhan yang dinyatakan dalam Keputusan yang dimaksud dalam ayat…
            • ayat (6)Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pcnangguhan itu tidak disusul…
            • ayat (7)Keputusan mengenai pembatalan yang dimaksud dalam ayat-ayat (4) dan (6) pasal…
        • Paragraf 3 Pengawasan Umum
          • Pasal 71
            • ayat (1)Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan umum atas jalannya pemerintahan…
            • ayat (2)Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk olehnya, mengadakan…
            • ayat (3)Ketentuan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku juga…
            • ayat (4)Untuk kepentingan pengawasan umum, Pemerintah Daerah wajib memberikan…
            • ayat (5)Terhadap penolakan untuk memberikan keterangan yang dimaksud dalam ayat (4)…
            • ayat (6)Cara pengawasan umum yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur dengan…
    • BAB IV WILAYAH ADMINISTRATIP
      • Bagian Pertama Pembentukan dan Pembagian
        • Pasal 72
          • ayat (1)Dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik…
          • ayat (2)Wilayah Propinsi dibagi dalam Wilayah-wilayah Kabupaten dan Kota madya.
          • ayat (3)Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan.
          • ayat (4)Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam…
        • Pasal 73Apabila dipandang perlu, Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Pembantu Gubernur,…
        • Pasal 74
          • ayat (1)Nama dan batas Daerah Tingkat I adalah sama dengan nama dan batas Wilayah…
          • ayat (2)Nama dan batas Daerah Tingkat II adalah sama dengan nama dan batas Wilayah…
          • ayat (3)Ibukota Daerah Tingkat I adalah ibukota Wilayah Propinsi.
          • ayat (4)Ibukota Daerah Tingkat II adalah ibukota Wilayah Kabupaten.
        • Pasal 75Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 74 Undang-undang…
      • Bagian Kedua Kepala Wilayah
        • Pasal 76Setiap Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah.
        • Pasal 77Kepala Wilayah : a. Propinsi dan Ibukota Negara disebut Gubernur; b. Kabupaten…
        • Pasal 78Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Wilayah: a. Kecamatan bertanggungjawab…
        • Pasal 79
          • ayat (1)Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya adalah Kepala Wilayah Propinsi atau…
          • ayat (2)Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya adalah Kepala Wilayah Kabupaten atau…
          • ayat (3)Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Wilayah Kota…
        • Pasal 80Kepala Wilayah sebagai Wakil Pemerintah adalah Penguasa Tunggal di bidang…
        • Pasal 81Wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah adalah : a. membina ketentraman…
        • Pasal 82
          • ayat (1)Wakil Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya adalah Wakil Kepala Wilayah…
          • ayat (2)Wakil Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya adalah Wakil Kepala Wilayah…
        • Pasal 83
          • ayat (1)Tindakan Kepolisian terhadap Kepala Wilayah Propinsi/Ibukota Negara hanya dapat…
          • ayat (2)Hal-hal yang dikecualikan terhadap ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal…
          • ayat (3)Tindakan kepolisian yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini selambat-lambatnya…
          • ayat (4)Tindakan kepolisian terhadap Kepala Wilayah lainnya dilakukan dengan…
          • ayat (5)Tindakan kepolisian yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini diberitahukan…
      • Bagian Ketiga Sekretariat Wilayah
        • Pasal 84
          • ayat (1)Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Wilayah.
          • ayat (2)Sekretaris Daerah karena jabatannya adalah Sekretaris Wilayah.
          • ayat (3)Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) ini, susunan…
      • Bagian Keempat Instansi Vertikal
        • Pasal 85
          • ayat (1)Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Instansi Vertikal berada dibawah kordinasi…
          • ayat (2)Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur dengan…
      • Bagian Kelima Polisi Pamong Praja
        • Pasal 86
          • ayat (1)Untuk membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum diadakan…
          • ayat (2)Kedudukan, tugas, hak dan wewenang Polisi Pamong Praja yang dimaksud dalam ayat…
          • ayat (3)Susunan organisasi dan formasi satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud dalam…
      • Bagian Keenam Pembiayaan
        • Pasal 87
          • ayat (1)Pembiayaan kegiatan Kepala Wilayah, Sekretariat Wilayah dan Polisi Pamong Praja…
          • ayat (2)Sekretariat Wilayah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah Sekretariat…
    • BAB V PEMERINTAHAN DESA
      • Pasal 88Pengaturan tentang Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undangundang.
    • BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
      • Pasal 89Ketentuan-ketentuan pokok tentang organisasi dan hubungan kerja perangkat…
      • Pasal 90Pola organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ditetapkan oleh Menteri Dalam…
    • BAB VII ATURAN PERALIHAN
      • Pasal 91Pada saat berlakunya Undang-undang ini : a. Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat…
      • Pasal 92Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf a…
    • BAB VIII PENUTUP
      • Pasal 93Pada saat berlakunya Undang-undang ini, tidak berlaku lagi : a. Undang-undang…
      • Pasal 94Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • PENUTUP
  • JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
  • PEMBUKAAN
    • Konsideran (Menimbang)
      • a. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan…
      • b. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum bagi seluruh perangkat…
      • c. bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan…
      • d. bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan, wilayah Negara…
      • e. bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di…
      • f. bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah, selain didasarkan pada azas…
      • g. bahwa untuk mengatur yang dimaksud di atas, perlu ditetapkan Undang- undang…
    • Dasar Hukum (Mengingat)
      • 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 18, dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
      • 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor…
      • 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973…
      • 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota…
      • 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya…
      • 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis…
  • BATANG TUBUH
    • BAB I PENGERTIAN - PENGERTIAN
      • Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Pusat, selanjutnya…
    • BAB II PEMBAGIAN WILAYAH
      • Pasal 2Dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia…
    • BAB III DAERAH OTONOM
      • Bagian Pertama Pembentukan dan Susunan
        • Pasal 3
          • ayat (1)Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah…
          • ayat (2)Perkembangan dan pengembangan otonomi selanjutnya didasarkan pada kondisi…
        • Pasal 4
          • ayat (1)Daerah dibentuk dengan memperhatiakn syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah…
          • ayat (2)Pembentukan, nama, batas, ibukota, hak dan wewenang urusan serta modal pangkal…
          • ayat (3)Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan…
        • Pasal 5Dengan Undang-undang, suatu Daerah dapat dihapus apabila ternyata syarat-syarat…
        • Pasal 6Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, mengingat pertumbuhan dan…
      • Bagian Kedua Otonomi Daerah
        • Pasal 7Daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah…
        • Pasal 8
          • ayat (1)Penambahan penyerahan urusan pemerintahan kepada Daerah ditetapkan dengan…
          • ayat (2)Penambahan penyerahan urusan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disertai…
        • Pasal 9Sesuatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah dapat ditarik…
        • Pasal 10
          • ayat (1)Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden tentang hal-hal yang…
          • ayat (2)Pengaturan mengenai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ditetapkan dengan…
        • Pasal 11
          • ayat (1)Titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II.
          • ayat (2)Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur dengan…
      • Bagian Ketiga Tugas Pembantuan
        • Pasal 12
          • ayat (1)Dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah dapat menugaskan kepada…
          • ayat (2)Dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menugaskan kepada…
          • ayat (3)Pemberian urusan tugas pembantuan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2)…
      • Bagian Keempat Pemerintah Daerah
        • Pasal 13
          • ayat (1)Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
          • ayat (2)Dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dibentuk Sekretariat Daerah dan…
      • Bagian Kelima Kepala Daerah
        • Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian
          • Pasal 14Yang dapat diangkat menjadi Kepala Daerah ialah Warganegara Indonesia yang…
          • Pasal 15
            • ayat (1)Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat…
            • ayat (2)Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan oleh Dewan…
            • ayat (3)Tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur…
          • Pasal 16
            • ayat (1)Kepala Daerah Tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat…
            • ayat (2)Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan oleh Dewan…
            • ayat (3)Tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur…
          • Pasal 17
            • ayat (1)Kepala Daerah diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai…
            • ayat (2)Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.
          • Pasal 18
            • ayat (1)Sebelum memangku jabatannya Kepala Daerah diambil sumpahnya/ janjinya dan…
            • ayat (2)Presiden dapat menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk mengambil sumpah/janji dan…
            • ayat (3)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Kepala Daerah untuk mengambil…
            • ayat (4)Susunan kata-kata sumpah/janji yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah…
            • ayat (5)Tatacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan bagi Kepala Daerah diatur…
          • Pasal 19Kedudukan, kedudukan keuangan, dan hak kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah,…
          • Pasal 20Kepala Daerah dilarang : a. dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan yang…
          • Pasal 21Kepala Daerah berhanti atau diberhentikan oleh pejabat yang berhak mengangkat,…
        • Paragraf 2 Hak, Wewenang dan Kewajiban
          • Pasal 22
            • ayat (1)Kepala Daerah menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan…
            • ayat (2)Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan Daerah, Kepala…
            • ayat (3)Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan Daerah, Kepala…
            • ayat (4)Pedoman tentang pemberian keterangan pertanggung jawaban yang dimaksud dalam…
          • Pasal 23
            • ayat (1)Kepala Daerah mewakili Daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan.
            • ayat (2)Apabila dipandang, perlu Kepala Daerah dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih…
      • Bagian Keenam Wakil Kepala Daerah
        • Pasal 24
          • ayat (1)Wakil Kepala Daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dari Pegawai Negeri yang…
          • ayat (2)Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melalui…
          • ayat (3)Wakil Kepala Daerah Tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama…
          • ayat (4)Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melalui…
          • ayat (5)Pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan menurut kebutuhan.
          • ayat (6)Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.
          • ayat (7)Ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal-pasal 14, 19, 20 dan 21…
          • ayat (8)Wakil Kepala Daerah diambil sumpahnya/janjinya dan dilantik oleh Menteri Dalam…
          • ayat (9)Tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat-ayat (2) dan (4) pasal…
        • Pasal 25
          • ayat (1)Wakil Kepala Daerah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan…
          • ayat (2)Apabila Kepala Daerah berhalangan, Wakil Kepala Daerah menjalankan tugas dan…
        • Pasal 26Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri diatur tentang penjabat yang mewakili…
      • Bagian Ketujuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
        • Paragraf 1 Umum
          • Pasal 27Susunan, keanggotaan, dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, begitu juga…
          • Pasal 28
            • ayat (1)Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota bewan Perwakilan Rakyat…
            • ayat (2)Kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat…
            • ayat (3)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini dibuat…
            • ayat (4)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku…
        • Paragraf 2 Hak dan Kewajiban
          • Pasal 29
            • ayat (1)Untuk dapat melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai…
            • ayat (2)Cara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan…
            • ayat (3)Cara pelaksanaan hak penyelidikan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf g pasal…
          • Pasal 30Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah : a. mempertahankan,…
        • Paragraf 3 Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
          • Pasal 31
            • ayat (1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam…
            • ayat (2)Kecuali yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, atas…
            • ayat (3)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang atas panggilan Ketua.
            • ayat (4)Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1), (2) dan (3) pasal ini…
          • Pasal 32
            • ayat (1)Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada dasarnya bersifat terbuka untuk…
            • ayat (2)Atas permintaan Kepala Daerah, atau atas permintaan sekurangkurangnya seperlima…
            • ayat (3)Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai : a. Anggaran…
            • ayat (4)Semua yang hadir dalam rapat tertutup wajib merahasiakan segala hal yang…
          • Pasal 33
            • ayat (1)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan…
            • ayat (2)Tatacara tindakan kepolisian terhadap Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat…
          • Pasal 34
            • ayat (1)Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Keputusan…
            • ayat (2)Peraturan Tata Tertib yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sesudah…
        • Paragraf 4 Ketentuan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjalankan Fungsi dan Kewajibannya.
          • Pasal 35
            • ayat (1)Apabila ternyata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I melalaikan atau…
            • ayat (2)Bagi Daerah Tingkat II penentuan cara yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,…
        • Paragraf 5 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
          • Pasal 36
            • ayat (1)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur staf yang membantu…
            • ayat (2)Pembentukan, susunan organisasi, dan formasi Sekretariat Dewan Perwakilan…
            • ayat (3)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku sesudah ada…
          • Pasal 37
            • ayat (1)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris…
            • ayat (2)Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I diangkat oleh Menteri Dalam…
            • ayat (3)Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melalui…
            • ayat (4)Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II diangkat oleh Gubernur…
            • ayat (5)Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melalui…
            • ayat (6)Persyaratan dan tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat-ayat…
      • Bagian Kedelapan Peraturan Daerah
        • Pasal 38Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan…
        • Pasal 39
          • ayat (1)Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan…
          • ayat (2)Peraturan Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam…
          • ayat (3)Peraturan Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah…
        • Pasal 40
          • ayat (1)Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah yang…
          • ayat (2)Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan…
          • ayat (3)Peraturan Daerah yang tidak memerlukan pengesahan mulai berlaku pada tanggal…
          • ayat (4)Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan mulai berlaku pada tanggal…
          • ayat (5)Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan sebelum…
        • Pasal 41
          • ayat (1)Peraturan Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II dapat memuat…
          • ayat (2)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sesudah ada…
          • ayat (3)Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
        • Pasal 42
          • ayat (1)Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan…
          • ayat (2)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sesudah ada…
        • Pasal 43
          • ayat (1)Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuanketentuan…
          • ayat (2)Dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk Pegawai-pegawai Daerah yang diberi tugas…
        • Pasal 44
          • ayat (1)Bentuk Peraturan Daerah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
          • ayat (2)Peraturan Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ditandatangani serta…
        • Pasal 45Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan…
      • Bagian Kesembilan Badan Pertimbangan Daerah
        • Pasal 46
          • ayat (1)Di Daerah dibentuk Badan Pertimbangan Daerah yang keanggotaannya terdiri dari…
          • ayat (2)Badan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bertugas untuk memberikan…
          • ayat (3)Pembentukan, jumlah Anggota dan tata kerja Badan yang dimaksud dalam ayat-ayat…
      • Bagian Kesepuluh Sekretariat Daerah
        • Pasal 47
          • ayat (1)Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam…
          • ayat (2)Pembentukan, susunan organisasi dan formasi Sekretariat Daerah ditetapkan…
          • ayat (3)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku sesudah ada…
        • Pasal 48
          • ayat (1)Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
          • ayat (2)Sekretaris Daerah Tingkat I diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari Pegawai…
          • ayat (3)Sekretaris Daerah tingkat II diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama…
          • ayat (4)Persyaratan dan tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat-ayat…
          • ayat (5)Apabila Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, maka tugas…
      • Bagian Kesebelas Dinas Daerah
        • Pasal 49
          • ayat (1)Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
          • ayat (2)Pembentukan susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan…
          • ayat (3)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku sesudah ada…
      • Bagian Keduabelas Kepegawaian
        • Pasal 50
          • ayat (1)Pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, gaji, pensiun, uang…
          • ayat (2)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sesudah ada…
        • Pasal 51
          • ayat (1)Pegawai Negeri dari sesuatu Departemen dapat diperbantukan atau dipekerjakan…
          • ayat (2)Dalam Keputusan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur syarat dan…
        • Pasal 52
          • ayat (1)Pegawai Daerah Tingkat I dapat diperbantukan atau dipekerjakan kepada Daerah…
          • ayat (2)Dalam Keputusan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur syarat dan…
        • Pasal 53Semua pegawai, baik Pegawai Negeri maupun Pegawai Daerah, yang diperbantukan…
        • Pasal 54
          • ayat (1)Pembinaan kepegawaian terhadap Pegawai Daerah di atur oleh Kepala Daerah sesuai…
          • ayat (2)Pembinaan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri yang diperbantukan atau…
      • Bagian Ketigabelas Keuangan Daerah
        • Paragraf 1 Pendapatan Daerah
          • Pasal 55Sumber pendapatan Daerah adalah : a. Pendapatan asli Daerah sendiri, yang…
          • Pasal 56Dengan Undang-undang sesuatu pajak Negara dapat diserahkan kepada Daerah.
          • Pasal 57Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Daerah diatur dengan Undang-undang.
          • Pasal 58
            • ayat (1)Dengan Undang-undang ditetapkan ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi…
            • ayat (2)Dengan Peraturan Daerah ditetapkan pungutan pajak dan retribusi Daerah.
            • ayat (3)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku sesudah ada…
            • ayat (4)Pengembalian atau pembebasan pajak Daerah dan atau retribusi Daerah hanya dapat…
          • Pasal 59
            • ayat (1)Pemerintah Daerah dapat mengadakan Perusahaan Daerah yang penyelenggaraan dan…
            • ayat (2)Dengan Undang-undang ditetapkan ketentuan pokok tentang Perusahaan Daerah.
          • Pasal 60
            • ayat (1)Dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha sebagai sumber pendapatan…
            • ayat (2)Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sesudah ada…
          • Pasal 61
            • ayat (1)Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membuat…
            • ayat (2)Dalam Keputusan Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,…
            • ayat (3)Keputusan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku sesudah ada…
        • Paragraf 2 Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan serta Barang-barang Milik Daerah
          • Pasal 62
            • ayat (1)Kepala Daerah menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan…
            • ayat (2)Uang Daerah disimpan pada Kas Daerah atau Bank Pembangunan Daerah.
            • ayat (3)Selama belum ada Kas Daerah atau Bank Pembangunan Daerah, atas permintaan…
          • Pasal 63
            • ayat (1)Barang milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak…
            • ayat (2)Penjualan dan penyerahan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya dapat…
            • ayat (3)Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dapat…
            • ayat (4)Keputusan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, berlaku…
          • Pasal 64
            • ayat (1)Tahun anggaran Daerah adalah sama dengan tahun anggaran Negara.
            • ayat (2)Dengan Peraturan Daerah, tiap tahun, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah…
            • ayat (3)Dengan Peraturan Daerah, tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah…
            • ayat (4)Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada permulaan tahun anggaran…
            • ayat (5)Pemerintah Daerah wajib berusaha mencukupi anggaran belanja rutin dengan…
            • ayat (6)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahannya, sepanjang tidak…
            • ayat (7)Pengesahan atau penolakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh pejabat…
            • ayat (8)Dengan Peraturan Pemerintah diatur ketentuan-ketentuan tentang cara: a.…
            • ayat (9)Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri diatur lebih lanjut cara melaksanakan…
      • Bagian Keempatbelas Kerjasama dan Perselisihan Antar Daerah
        • Pasal 65
          • ayat (1)Beberapa Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Bersama untuk mengatur…
          • ayat (2)Peraturan Bersama yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, demikian pula…
          • ayat (3)Dalam hal tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan dan atau pencabutan…
          • ayat (4)Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan untuk melancarkan pelaksanaan…
        • Pasal 66
          • ayat (1)Perselisihan antar Pemerintah Daerah Tingkat I dan antara Pemerintah Daerah…
          • ayat (2)Perselisihan antar Pemerintah Daerah Tingkat II yang terletak dalam Daerah…
      • Bagian Kelimabelas Pembinaan
        • Pasal 67Menteri Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dalam rangka penye lenggaraan…
      • Bagian Keenambelas Pengawasan
        • Paragraf 1 Pengawasan Prepentip
          • Pasal 68Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditentukan bahwa Peraturar. Daerah dan…
          • Pasal 69
            • ayat (1)Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang memerlukan pengesahan,…
            • ayat (2)Jangka waktu 3 (tiga) bulan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, oleh…
            • ayat (3)Penolakan pengesahan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang…
            • ayat (4)Terhadap penolakan pengesahan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Daerah…
        • Paragraf 2 Pengawasan Represip
          • Pasal 70
            • ayat (1)Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan…
            • ayat (2)Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak menjalankan haknya untuk menangguhkan atau…
            • ayat (3)Pembatalan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang dimaksud…
            • ayat (4)Keputusan penangguhan atau pembatalan yang dimaksud dalam ayat- ayat (1) dan…
            • ayat (5)Lamanya penangguhan yang dinyatakan dalam Keputusan yang dimaksud dalam ayat…
            • ayat (6)Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pcnangguhan itu tidak disusul…
            • ayat (7)Keputusan mengenai pembatalan yang dimaksud dalam ayat-ayat (4) dan (6) pasal…
        • Paragraf 3 Pengawasan Umum
          • Pasal 71
            • ayat (1)Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan umum atas jalannya pemerintahan…
            • ayat (2)Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk olehnya, mengadakan…
            • ayat (3)Ketentuan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku juga…
            • ayat (4)Untuk kepentingan pengawasan umum, Pemerintah Daerah wajib memberikan…
            • ayat (5)Terhadap penolakan untuk memberikan keterangan yang dimaksud dalam ayat (4)…
            • ayat (6)Cara pengawasan umum yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur dengan…
    • BAB IV WILAYAH ADMINISTRATIP
      • Bagian Pertama Pembentukan dan Pembagian
        • Pasal 72
          • ayat (1)Dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik…
          • ayat (2)Wilayah Propinsi dibagi dalam Wilayah-wilayah Kabupaten dan Kota madya.
          • ayat (3)Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan.
          • ayat (4)Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam…
        • Pasal 73Apabila dipandang perlu, Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Pembantu Gubernur,…
        • Pasal 74
          • ayat (1)Nama dan batas Daerah Tingkat I adalah sama dengan nama dan batas Wilayah…
          • ayat (2)Nama dan batas Daerah Tingkat II adalah sama dengan nama dan batas Wilayah…
          • ayat (3)Ibukota Daerah Tingkat I adalah ibukota Wilayah Propinsi.
          • ayat (4)Ibukota Daerah Tingkat II adalah ibukota Wilayah Kabupaten.
        • Pasal 75Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 74 Undang-undang…
      • Bagian Kedua Kepala Wilayah
        • Pasal 76Setiap Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah.
        • Pasal 77Kepala Wilayah : a. Propinsi dan Ibukota Negara disebut Gubernur; b. Kabupaten…
        • Pasal 78Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Wilayah: a. Kecamatan bertanggungjawab…
        • Pasal 79
          • ayat (1)Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya adalah Kepala Wilayah Propinsi atau…
          • ayat (2)Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya adalah Kepala Wilayah Kabupaten atau…
          • ayat (3)Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Wilayah Kota…
        • Pasal 80Kepala Wilayah sebagai Wakil Pemerintah adalah Penguasa Tunggal di bidang…
        • Pasal 81Wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah adalah : a. membina ketentraman…
        • Pasal 82
          • ayat (1)Wakil Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya adalah Wakil Kepala Wilayah…
          • ayat (2)Wakil Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya adalah Wakil Kepala Wilayah…
        • Pasal 83
          • ayat (1)Tindakan Kepolisian terhadap Kepala Wilayah Propinsi/Ibukota Negara hanya dapat…
          • ayat (2)Hal-hal yang dikecualikan terhadap ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal…
          • ayat (3)Tindakan kepolisian yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini selambat-lambatnya…
          • ayat (4)Tindakan kepolisian terhadap Kepala Wilayah lainnya dilakukan dengan…
          • ayat (5)Tindakan kepolisian yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini diberitahukan…
      • Bagian Ketiga Sekretariat Wilayah
        • Pasal 84
          • ayat (1)Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Wilayah.
          • ayat (2)Sekretaris Daerah karena jabatannya adalah Sekretaris Wilayah.
          • ayat (3)Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) ini, susunan…
      • Bagian Keempat Instansi Vertikal
        • Pasal 85
          • ayat (1)Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Instansi Vertikal berada dibawah kordinasi…
          • ayat (2)Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur dengan…
      • Bagian Kelima Polisi Pamong Praja
        • Pasal 86
          • ayat (1)Untuk membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum diadakan…
          • ayat (2)Kedudukan, tugas, hak dan wewenang Polisi Pamong Praja yang dimaksud dalam ayat…
          • ayat (3)Susunan organisasi dan formasi satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud dalam…
      • Bagian Keenam Pembiayaan
        • Pasal 87
          • ayat (1)Pembiayaan kegiatan Kepala Wilayah, Sekretariat Wilayah dan Polisi Pamong Praja…
          • ayat (2)Sekretariat Wilayah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah Sekretariat…
    • BAB V PEMERINTAHAN DESA
      • Pasal 88Pengaturan tentang Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undangundang.
    • BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
      • Pasal 89Ketentuan-ketentuan pokok tentang organisasi dan hubungan kerja perangkat…
      • Pasal 90Pola organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ditetapkan oleh Menteri Dalam…
    • BAB VII ATURAN PERALIHAN
      • Pasal 91Pada saat berlakunya Undang-undang ini : a. Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat…
      • Pasal 92Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf a…
    • BAB VIII PENUTUP
      • Pasal 93Pada saat berlakunya Undang-undang ini, tidak berlaku lagi : a. Undang-undang…
      • Pasal 94Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • PENUTUP
Kerangka<< Pasal 71 ayat (1)Pasal 71 ayat (3) >>
(2)

Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk olehnya, mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai pekerjaan Pemerintahan Daerah, baik mengenai urusan rumah tangga Daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan.

Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):

Tulis tanggapan.