Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Kepala Daerah berhanti atau diberhentikan oleh pejabat yang berhak mengangkat, karena :

meninggal dunia ;

atas permintaan sendiri ;

berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Daerah yang baru.

melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) Undang-undang ini ;

tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-undang ini ;

melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 20 Undang-undang ini ;

sebab-sebab lain.

Komentar!