(1)

Penataan ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

2. Rencana Zonasi Kawasan Antarw ilayah Selat Makassar;

3. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;

4. Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara; dan

5. Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara .

(2)

Ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.

(3)

Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sesuai kedalaman muatan Rencana Tata Ruang

(4)

Ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.