Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:

menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;

memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan

menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

Komentar!