Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Aset BPJS bersumber dari:

modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;

hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial;

hasil pengembangan aset BPJS;

dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial; dan/atau

sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Aset BPJS dapat digunakan untuk:

biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial;

biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Sosial;

biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan; dan

investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Komentar!