Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(2)

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi bertugas untuk:

melaksanakan pengelolaan BPJS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan; dan
menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsinya.

Komentar!