Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
Kerangka Peraturan
  • JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
  • PEMBUKAAN
    • Konsideran (Menimbang)
      • a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara…
      • b. bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf a…
      • c. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai…
      • d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,…
    • Dasar Hukum (Mengingat)
      • Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal…
  • BATANG TUBUH
    • BAB I KETENTUAN UMUM
      • Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Keuangan Negara adalah semua…
      • Pasal 2Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 1](/uu/2003/17/pasal-1) angka…
      • Pasal 3
        • ayat (1)Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan…
        • ayat (2)APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun…
        • ayat (3)APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun…
        • ayat (4)APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,…
        • ayat (5)Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara…
        • ayat (6)Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah…
        • ayat (7)Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran…
        • ayat (8)Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
      • Pasal 4Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai…
      • Pasal 5
        • ayat (1)Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD…
        • ayat (2)Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri…
    • BAB II KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
      • Pasal 6
        • ayat (1)Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan…
        • ayat (2)Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam [ayat (1)](/uu/2003/17/pasal-6/ayat-1)…
      • Pasal 7
        • ayat (1)Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan…
        • ayat (2)Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan…
      • Pasal 8Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan…
      • Pasal 9Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian…
      • Pasal 10
        • ayat (1)Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam [Pasal 6 ayat…
        • ayat (2)Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah…
        • ayat (3)Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang…
    • BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN
      • Pasal 11
        • ayat (1)APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun…
        • ayat (2)APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
        • ayat (3)Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan…
        • ayat (4)Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyeleng-garaan tugas pemerintahan…
        • ayat (5)Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
      • Pasal 12
        • ayat (1)APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan…
        • ayat (2)Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (3)Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan…
        • ayat (4)Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan…
      • Pasal 13
        • ayat (1)Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro…
        • ayat (3)Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah…
      • Pasal 14
        • ayat (1)Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku…
        • ayat (2)Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (3)Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (4)Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (5)Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan…
        • ayat (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran…
      • Pasal 15
        • ayat (1)Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota…
        • ayat (2)Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan…
        • ayat (3)Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan…
        • ayat (4)Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan…
        • ayat (5)APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi,…
        • ayat (6)Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang…
    • BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
      • Pasal 16
        • ayat (1)APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun…
        • ayat (2)APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
        • ayat (3)Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan…
        • ayat (4)Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
      • Pasal 17
        • ayat (1)APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan…
        • ayat (2)Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (3)Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan…
        • ayat (4)Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut…
      • Pasal 18
        • ayat (1)Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya…
        • ayat (2)DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam…
        • ayat (3)Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah…
      • Pasal 19
        • ayat (1)Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku…
        • ayat (2)Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan…
        • ayat (3)Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (4)Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (5)Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat…
        • ayat (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan…
      • Pasal 20
        • ayat (1)Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai…
        • ayat (2)Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan…
        • ayat (3)DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan…
        • ayat (4)Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang…
        • ayat (5)APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi,…
        • ayat (6)Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud…
    • BAB V HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN BANK SENTRAL, PEMERINTAH DAERAH, SERTA PEMERINTAH/LEMBAGA ASING
      • Pasal 21Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan…
      • Pasal 22
        • ayat (1)Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah…
        • ayat (3)Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (4)Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari…
      • Pasal 23
        • ayat (1)Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima…
        • ayat (2)Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud…
    • BAB VI HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN NEGARA, PERUSAHAAN DAERAH, PERUSAHAAN SWASTA, SERTA BADAN PENGELOLA DANA MASYARAKAT
      • Pasal 24
        • ayat (1)Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan…
        • ayat (2)Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah…
        • ayat (3)Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara.
        • ayat (4)Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan…
        • ayat (5)Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan…
        • ayat (6)Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan…
        • ayat (7)Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah…
      • Pasal 25
        • ayat (1)Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana…
        • ayat (2)Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan…
        • ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 3 ayat…
    • BAB VII PELAKSANAAN APBN DAN APBD
      • Pasal 26
        • ayat (1)Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih…
        • ayat (2)Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan…
      • Pasal 27
        • ayat (1)Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis…
        • ayat (2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam [ayat (1)](/uu/2003/17/pasal-27/ayat-1)…
        • ayat (3)Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama…
        • ayat (4)Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum…
        • ayat (5)Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN…
      • Pasal 28
        • ayat (1)Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan…
        • ayat (2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam [ayat (1)](/uu/2003/17/pasal-28/ayat-1)…
        • ayat (3)Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama…
        • ayat (4)Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum…
        • ayat (5)Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD…
      • Pasal 29Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN…
    • BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN DAN APBD
      • Pasal 30
        • ayat (1)Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban…
        • ayat (2)Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN,…
      • Pasal 31
        • ayat (1)Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang…
        • ayat (2)Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD,…
      • Pasal 32
        • ayat (1)Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana…
        • ayat (2)Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
      • Pasal 33Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam…
    • BAB IX KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN GANTI RUGI
      • Pasal 34
        • ayat (1)Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan…
        • ayat (2)Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat…
        • ayat (3)Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan…
      • Pasal 35
        • ayat (1)Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum…
        • ayat (2)Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau…
        • ayat (3)Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam [ayat (2)](/uu/2003/17/pasal-35)…
        • ayat (4)Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang…
    • BAB X KETENTUAN PERALIHAN
      • Pasal 36
        • ayat (1)Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis…
        • ayat (2)Batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat/pemerintah…
    • BAB XI KETENTUAN PENUTUP
      • Pasal 37Pada saat berlakunya undang-undang ini : 1. Indische Comptabiliteitswet (ICW),…
      • Pasal 38Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah…
      • Pasal 39Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • PENUTUP
  • JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
  • PEMBUKAAN
    • Konsideran (Menimbang)
      • a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara…
      • b. bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf a…
      • c. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai…
      • d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,…
    • Dasar Hukum (Mengingat)
      • Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal…
  • BATANG TUBUH
    • BAB I KETENTUAN UMUM
      • Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Keuangan Negara adalah semua…
      • Pasal 2Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 1](/uu/2003/17/pasal-1) angka…
      • Pasal 3
        • ayat (1)Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan…
        • ayat (2)APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun…
        • ayat (3)APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun…
        • ayat (4)APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,…
        • ayat (5)Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara…
        • ayat (6)Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah…
        • ayat (7)Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran…
        • ayat (8)Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
      • Pasal 4Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai…
      • Pasal 5
        • ayat (1)Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD…
        • ayat (2)Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri…
    • BAB II KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
      • Pasal 6
        • ayat (1)Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan…
        • ayat (2)Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam [ayat (1)](/uu/2003/17/pasal-6/ayat-1)…
      • Pasal 7
        • ayat (1)Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan…
        • ayat (2)Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan…
      • Pasal 8Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan…
      • Pasal 9Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian…
      • Pasal 10
        • ayat (1)Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam [Pasal 6 ayat…
        • ayat (2)Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah…
        • ayat (3)Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang…
    • BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN
      • Pasal 11
        • ayat (1)APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun…
        • ayat (2)APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
        • ayat (3)Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan…
        • ayat (4)Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyeleng-garaan tugas pemerintahan…
        • ayat (5)Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
      • Pasal 12
        • ayat (1)APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan…
        • ayat (2)Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (3)Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan…
        • ayat (4)Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan…
      • Pasal 13
        • ayat (1)Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro…
        • ayat (3)Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah…
      • Pasal 14
        • ayat (1)Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku…
        • ayat (2)Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (3)Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (4)Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (5)Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan…
        • ayat (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran…
      • Pasal 15
        • ayat (1)Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota…
        • ayat (2)Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan…
        • ayat (3)Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan…
        • ayat (4)Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan…
        • ayat (5)APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi,…
        • ayat (6)Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang…
    • BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
      • Pasal 16
        • ayat (1)APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun…
        • ayat (2)APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
        • ayat (3)Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan…
        • ayat (4)Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
      • Pasal 17
        • ayat (1)APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan…
        • ayat (2)Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (3)Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan…
        • ayat (4)Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut…
      • Pasal 18
        • ayat (1)Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya…
        • ayat (2)DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam…
        • ayat (3)Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah…
      • Pasal 19
        • ayat (1)Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku…
        • ayat (2)Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan…
        • ayat (3)Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (4)Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (5)Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat…
        • ayat (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan…
      • Pasal 20
        • ayat (1)Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai…
        • ayat (2)Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan…
        • ayat (3)DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan…
        • ayat (4)Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang…
        • ayat (5)APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi,…
        • ayat (6)Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud…
    • BAB V HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN BANK SENTRAL, PEMERINTAH DAERAH, SERTA PEMERINTAH/LEMBAGA ASING
      • Pasal 21Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan…
      • Pasal 22
        • ayat (1)Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah…
        • ayat (2)Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah…
        • ayat (3)Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
        • ayat (4)Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari…
      • Pasal 23
        • ayat (1)Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima…
        • ayat (2)Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud…
    • BAB VI HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN NEGARA, PERUSAHAAN DAERAH, PERUSAHAAN SWASTA, SERTA BADAN PENGELOLA DANA MASYARAKAT
      • Pasal 24
        • ayat (1)Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan…
        • ayat (2)Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah…
        • ayat (3)Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara.
        • ayat (4)Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan…
        • ayat (5)Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan…
        • ayat (6)Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan…
        • ayat (7)Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah…
      • Pasal 25
        • ayat (1)Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana…
        • ayat (2)Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan…
        • ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 3 ayat…
    • BAB VII PELAKSANAAN APBN DAN APBD
      • Pasal 26
        • ayat (1)Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih…
        • ayat (2)Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan…
      • Pasal 27
        • ayat (1)Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis…
        • ayat (2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam [ayat (1)](/uu/2003/17/pasal-27/ayat-1)…
        • ayat (3)Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama…
        • ayat (4)Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum…
        • ayat (5)Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN…
      • Pasal 28
        • ayat (1)Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan…
        • ayat (2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam [ayat (1)](/uu/2003/17/pasal-28/ayat-1)…
        • ayat (3)Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama…
        • ayat (4)Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum…
        • ayat (5)Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD…
      • Pasal 29Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN…
    • BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN DAN APBD
      • Pasal 30
        • ayat (1)Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban…
        • ayat (2)Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN,…
      • Pasal 31
        • ayat (1)Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang…
        • ayat (2)Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD,…
      • Pasal 32
        • ayat (1)Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana…
        • ayat (2)Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
      • Pasal 33Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam…
    • BAB IX KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN GANTI RUGI
      • Pasal 34
        • ayat (1)Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan…
        • ayat (2)Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat…
        • ayat (3)Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan…
      • Pasal 35
        • ayat (1)Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum…
        • ayat (2)Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau…
        • ayat (3)Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam [ayat (2)](/uu/2003/17/pasal-35)…
        • ayat (4)Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang…
    • BAB X KETENTUAN PERALIHAN
      • Pasal 36
        • ayat (1)Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis…
        • ayat (2)Batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat/pemerintah…
    • BAB XI KETENTUAN PENUTUP
      • Pasal 37Pada saat berlakunya undang-undang ini : 1. Indische Comptabiliteitswet (ICW),…
      • Pasal 38Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah…
      • Pasal 39Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • PENUTUP
Kerangka<< Pasal 29Pasal 31 >>
Pasal 30
(1)

Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2)

Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.


Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):

Tulis tanggapan.