(1)

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c :

1. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;

2. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

(2)

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;

2. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

4. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;

5. menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(3)

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

2. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

3. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

5. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

6. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

7. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.