(1)

Pemberian Izin dicabut apabila Pegawai:

1. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c;

2. mengubah jurusan pendidikan yang telah disetujui sebelumnya tanpa persetujuan pejabat yang berwenang memberikan Izin;

3. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2)

Pemberian Izin dibatalkan apabila Pegawai tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai keterangan resmi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan (drop out).

(3)

Pegawai yang dicabut atau dibatalkan Izinnya, dapat mengajukan izin kembali apabila memulai perkuliahan yang baru.

(4)

Pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang memberikan Izin dan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.