Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012

JUDULPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/PMK.01/2012 TENTANG IZIN MENGIKUTI PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PEMBUKAAN
- Konsideran (Menimbang)
  - a. bahwa kegiatan mengikuti pendidikan di luar kedinasan oleh Pegawai Negeri…
  - b. bahwa agar kegiatan mengikuti pendidikan di luar kedinasan sebagaimana…
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf…
- Dasar Hukum (Mengingat)
  - 1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok…
  - 2. [Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai…
  - 3. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan…
BATANG TUBUH
- BAB I KETENTUAN UMUM
  - Bagian Kesatu Definisi/Pengertian
    Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai adalah Pegawai…
  - Bagian Kedua Tujuan
    Pasal 2Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan Pendidikan di Luar Kedinasan…
- BAB II PENYELENGGARA
  - Pasal 3Penyelenggara program Pendidikan di Luar Kedinasan adalah lembaga pendidikan…
  - Pasal 4Dalam hal tidak terdapat lembaga pendidikan swasta dengan syarat akreditasi…
- BAB III PERSYARATAN
  - Pasal 5
    ayat (1)Pegawai yang akan melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan, mengajukan…
    ayat (2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pegawai yang melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan, harus memenuhi syarat: …
- BAB IV PEMBERIAN IZIN
  - Pasal 6
    ayat (1)Masing-masing unit eselon I melakukan seleksi administrasi terhadap Pegawai…
    ayat (2)Pegawai yang lulus seleksi administrasi diberikan Izin sesuai format…
    ayat (3)Izin yang diberikan oleh pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Izin yang diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada [ayat…
- BAB V KEWAJIBAN DAN HAK
  - Bagian Kesatu Kewajiban
    Pasal 7
    ayat (1)Selama menjalani Pendidikan di Luar Kedinasan, Pegawai harus: a. menjaga…
    ayat (2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
  - Bagian Kedua Hak
    Pasal 8Pegawai yang telah selesai menjalani Pendidikan di Luar Kedinasan dan telah…
- BAB VI PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN
  - Pasal 9
    ayat (1)Pemberian Izin dicabut apabila Pegawai: a. melanggar kewajiban sebagaimana…
    ayat (2)Pemberian Izin dibatalkan apabila Pegawai tidak dapat menyelesaikan pendidikan…
    ayat (3)Pegawai yang dicabut atau dibatalkan Izinnya, dapat mengajukan izin kembali…
    ayat (4)Pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
  - Pasal 10Hak Pegawai sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 8](/permenkeu/2012/148/pasal-8)…
- BAB VII KETENTUAN BAGI PEGAWAI DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN, PEGAWAI YANG MENGALAMI MUTASI, DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
  - Bagian Kesatu Pegawai dengan Status Dipekerjakan/Diperbantukan
    Pasal 11
    ayat (1)Pegawai dengan status dipekerjakan/diperbantukan yang akan melanjutkan…
    ayat (2)Seleksi administrasi dan pemberian izin belajar bagi Pegawai dengan status…
  - Bagian Kedua Pegawai Yang Mengalami Mutasi
    Pasal 12
    ayat (1)Pegawai yang berpindah tugas/mutasi dan karenanya menyebabkan jarak antara…
    ayat (2)Dikecualikan dari ketentuan [ayat (1)](/permenkeu/2012/148/pasal-12/ayat-1),…
    ayat (3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Pejabat sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Ketentuan mengenai lembaga pendidikan baru sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    Pasal 13
    ayat (1)Bagi Pegawai yang mengalami perpindahan/mutasi yang tidak menyebabkan jarak…
    ayat (2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pejabat yang berwenang memberikan Izin di tempat yang baru tidak diperkenankan…
  - Bagian Ketiga Calon Pegawai Negeri Sipil
    Pasal 14
    ayat (1)Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diterima di Kementerian Keuangan…
    ayat (2)Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diterima di Kementerian Keuangan…
    ayat (3)Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada [ayat…
- BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
  - Pasal 15Pemberian Izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,…
- BAB IX KETENTUAN PENUTUP
  - Pasal 16Setiap pimpinan unit eselon I melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan…
  - Pasal 17Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP

JUDULPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/PMK.01/2012 TENTANG IZIN MENGIKUTI PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PEMBUKAAN
- Konsideran (Menimbang)
  - a. bahwa kegiatan mengikuti pendidikan di luar kedinasan oleh Pegawai Negeri…
  - b. bahwa agar kegiatan mengikuti pendidikan di luar kedinasan sebagaimana…
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf…
- Dasar Hukum (Mengingat)
  - 1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok…
  - 2. [Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai…
  - 3. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan…
BATANG TUBUH
- BAB I KETENTUAN UMUM
  - Bagian Kesatu Definisi/Pengertian
    Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai adalah Pegawai…
  - Bagian Kedua Tujuan
    Pasal 2Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan Pendidikan di Luar Kedinasan…
- BAB II PENYELENGGARA
  - Pasal 3Penyelenggara program Pendidikan di Luar Kedinasan adalah lembaga pendidikan…
  - Pasal 4Dalam hal tidak terdapat lembaga pendidikan swasta dengan syarat akreditasi…
- BAB III PERSYARATAN
  - Pasal 5
    ayat (1)Pegawai yang akan melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan, mengajukan…
    ayat (2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pegawai yang melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan, harus memenuhi syarat: …
- BAB IV PEMBERIAN IZIN
  - Pasal 6
    ayat (1)Masing-masing unit eselon I melakukan seleksi administrasi terhadap Pegawai…
    ayat (2)Pegawai yang lulus seleksi administrasi diberikan Izin sesuai format…
    ayat (3)Izin yang diberikan oleh pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Izin yang diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada [ayat…
- BAB V KEWAJIBAN DAN HAK
  - Bagian Kesatu Kewajiban
    Pasal 7
    ayat (1)Selama menjalani Pendidikan di Luar Kedinasan, Pegawai harus: a. menjaga…
    ayat (2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
  - Bagian Kedua Hak
    Pasal 8Pegawai yang telah selesai menjalani Pendidikan di Luar Kedinasan dan telah…
- BAB VI PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN
  - Pasal 9
    ayat (1)Pemberian Izin dicabut apabila Pegawai: a. melanggar kewajiban sebagaimana…
    ayat (2)Pemberian Izin dibatalkan apabila Pegawai tidak dapat menyelesaikan pendidikan…
    ayat (3)Pegawai yang dicabut atau dibatalkan Izinnya, dapat mengajukan izin kembali…
    ayat (4)Pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
  - Pasal 10Hak Pegawai sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 8](/permenkeu/2012/148/pasal-8)…
- BAB VII KETENTUAN BAGI PEGAWAI DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN, PEGAWAI YANG MENGALAMI MUTASI, DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
  - Bagian Kesatu Pegawai dengan Status Dipekerjakan/Diperbantukan
    Pasal 11
    ayat (1)Pegawai dengan status dipekerjakan/diperbantukan yang akan melanjutkan…
    ayat (2)Seleksi administrasi dan pemberian izin belajar bagi Pegawai dengan status…
  - Bagian Kedua Pegawai Yang Mengalami Mutasi
    Pasal 12
    ayat (1)Pegawai yang berpindah tugas/mutasi dan karenanya menyebabkan jarak antara…
    ayat (2)Dikecualikan dari ketentuan [ayat (1)](/permenkeu/2012/148/pasal-12/ayat-1),…
    ayat (3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (4)Pejabat sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (5)Ketentuan mengenai lembaga pendidikan baru sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    Pasal 13
    ayat (1)Bagi Pegawai yang mengalami perpindahan/mutasi yang tidak menyebabkan jarak…
    ayat (2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    ayat (3)Pejabat yang berwenang memberikan Izin di tempat yang baru tidak diperkenankan…
  - Bagian Ketiga Calon Pegawai Negeri Sipil
    Pasal 14
    ayat (1)Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diterima di Kementerian Keuangan…
    ayat (2)Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diterima di Kementerian Keuangan…
    ayat (3)Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada [ayat…
- BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
  - Pasal 15Pemberian Izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,…
- BAB IX KETENTUAN PENUTUP
  - Pasal 16Setiap pimpinan unit eselon I melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan…
  - Pasal 17Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP

Pasal 10

Hak Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dibatalkan, dalam hal setelah menyelesaikan melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan diketahui bahwa pengajuan izin oleh Pegawai yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):

Tulis tanggapan.

Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kerangka Peraturan

Pasal 10

Webmentions

Tanggapan (0):