(1)

Pegawai dengan status dipekerjakan/diperbantukan yang akan melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan, dengan tembusan disampaikan kepada unit eselon I asal dan unit tempat Pegawai dipekerjakan/diperbantukan.

(2)

Seleksi administrasi dan pemberian izin belajar bagi Pegawai dengan status dipekerjakan/diperbantukan dilakukan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

(1)

Pegawai yang berpindah tugas/mutasi dan karenanya menyebabkan jarak antara tempat kerja Pegawai dengan tempat pendidikan menjadi jauh sehingga mempengaruhi efektifitas kerja Pegawai, diharuskan untuk pindah ke lembaga pendidikan baru yang berada pada wilayah unit kerja yang baru.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Pegawai yang mengalami perpindahan/mutasi namun sudah memasuki tahap penyusunan tugas akhir dan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dalam Pendidikan di Luar Kedinasannya.

(3)

Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus mengajukan permohonan Izin baru kepada pejabat yang berwenang memberikan Izin di tempat kerja yang baru.

(4)

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan menolak memberikan Izin apabila Pegawai yang bersangkutan masih menempuh program/jurusan yang sama.

(5)

Ketentuan mengenai lembaga pendidikan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

(1)

Bagi Pegawai yang mengalami perpindahan/mutasi yang tidak menyebabkan jarak antara tempat kerja Pegawai dengan tempat pendidikan menjadi jauh, tetap melanjutkan pendidikan pada lembaga pendidikan yang sedang ditempuh.

(2)

Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diharuskan mengajukan permohonan Izin kepada pejabat yang berwenang memberikan Izin di tempat kerja yang baru, sepanjang perpindahan/mutasi dimaksud menyebabkan perubahan pejabat yang berwenang memberikan Izin.

(3)

Pejabat yang berwenang memberikan Izin di tempat yang baru tidak diperkenankan menolak permohonan Izin dari Pegawai.

(1)

Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diterima di Kementerian Keuangan sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g.

(2)

Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diterima di Kementerian Keuangan telah memiliki Ijazah yang lebih tinggi dengan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, diberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b.

(3)

Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat laporan dengan melampirkan fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir dan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.