Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dikibarkan setiap hari di:

1. istana Presiden dan Wakil Presiden;

2. gedung atau kantor lembaga negara;

3. gedung atau kantor lembaga pemerintah;

4. gedung atau kantor lembaga pemerintah nonkementerian;

5. gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah;

6. gedung atau kantor dewan perwakilan rakyat daerah;

7. gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

8. gedung atau halaman satuan pendidikan;

9. gedung atau kantor swasta;

10. rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;

11. rumah jabatan pimpinan lembaga negara;

12. rumah jabatan menteri;

13. rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian;

14. rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat;

15. gedung atau kantor atau rumah jabatan lain;

16. pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

17. lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan

18. taman makam pahlawan nasional.

Penggunaan Bendera Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diatur tersendiri oleh pimpinan institusi dengan berpedoman pada Undang-Undang ini.

Penggunaan Bendera Negara di kantor perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang ini.

Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan di luar gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan sesuai dengan peraturan penggunaan bendera asing yang berlaku di negara yang bersangkutan.