Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh:

1. Presiden dan Wakil Presiden;

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Dewan Perwakilan Rakyat;

4. Dewan Perwakilan Daerah;

5. Mahkamah Agung dan badan peradilan;

6. Badan Pemeriksa Keuangan;

7. menteri dan pejabat setingkat menteri;

8. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;

9. gubernur, bupati atau walikota;

10. notaris; dan

11. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang- undang.

Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor:

1. Presiden dan Wakil Presiden;

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Dewan Perwakilan Rakyat;

4. Dewan Perwakilan Daerah;

5. Mahkamah Agung dan badan peradilan;

6. Badan Pemeriksa Keuangan;

7. menteri dan pejabat setingkat menteri;

8. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;

9. gubernur, bupati atau walikota;

10. notaris; dan

11. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang- undang.

Lambang Negara sebagai lencana atau atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.

Lambang Negara yang digunakan dalam penyelenggaraan peristiwa resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f dipasang pada gapura dan/atau bangunan lain yang pantas.