(1)

Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh:

1. Presiden dan Wakil Presiden;

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Dewan Perwakilan Rakyat;

4. Dewan Perwakilan Daerah;

5. Mahkamah Agung dan badan peradilan;

6. Badan Pemeriksa Keuangan;

7. menteri dan pejabat setingkat menteri;

8. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;

9. gubernur, bupati atau walikota;

10. notaris; dan

11. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang- undang.