Pokok- Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
PEMBUKAAN
- Konsideran (Menimbang)
  - a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan…
  - b. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang demikian itu diperlukan adanya…
  - c. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok…
- Dasar Hukum (Mengingat)
  - 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973…
BATANG TUBUH
- BAB I PENGERTIAN
  - Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : a. Pegawai Negeri adalah…
  - Pasal 2
    ayat (1)Pegawai Negeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil, dan b. Anggota…
    ayat (2)Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; b.…
- BAB II KETENTUAN UMUM
  - Bagian Pertama Kedudukan
    Pasal 3Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat…
  - Bagian Kedua Kewajiban
    Pasal 4Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila…
    Pasal 5Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang- undangan yang…
    Pasal 6
    ayat (1)Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan.
    ayat (2)Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas…
  - Bagian Ketiga Hak
    Pasal 7Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan…
    Pasal 8Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.
    Pasal 9
    ayat (1)Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena…
    ayat (2)Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan…
    ayat (3)Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.
    Pasal 10Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak…
  - Bagian Keempat Pejabat Negara
    Pasal 11Seorang Pegawai Negara yang diangkat menjadi Pejabat Negara, di bebaskan untuk…
- BAB III PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
  - Bagian Pertama Tujuan Pembinaan
    Pasal 12
    ayat (1)Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas…
    ayat (2)Pembinaan yang dimaksud dalam [ayat (1)](/uu/1974/8/pasal-12/ayat-1) pasal ini…
  - Bagian Kedua Kebijaksanaan Pembinaan
    Pasal 13Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan…
    Pasal 14Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan, dan kekompakan serta dalam rangka…
  - Bagian Ketiga Formasi dan Pengadaan
    Pasal 15Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan…
    Pasal 16
    ayat (1)Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi.
    ayat (2)Setiap Warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, mempunyai…
    ayat (3)Apabila pelamar yang dimaksud dalam [ayat (2)](/uu/1974/8/pasal-16/ayat-2)…
    ayat (4)Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah…
  - Bagian Keempat Kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
    Pasal 17
    ayat (1)Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
    ayat (2)Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu jabatan dilaksanakan dengan …
    Pasal 18
    ayat (1)Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikan pangkat…
    ayat (2)Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak…
    ayat (3)Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah pengharapan atas prestasi kerja…
    ayat (4)Syarit-syarat kenaikan pangkat reguler adalah prestasi kerja, disiplin kerja,…
    ayat (5)Kenaikan pangkat pilihan, disamping harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud…
    ayat (6)Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih…
    Pasal 19Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja,…
    Pasal 20Untuk lebih menjamin obyektipitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan…
    Pasal 21Untuk kepentingan pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu…
    Pasal 22Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan…
    Pasal 23
    ayat (1)Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat, karena : a.…
    ayat (2)Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap…
    ayat (3)Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena : a.…
    ayat (4)Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena : a. dihukum…
    Pasal 24Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang…
    Pasal 25Untuk memperlancarkan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian…
  - Bagian Kelima Sumpah, Kode Etik dan Peraturan Disiplin
    Pasal 26
    ayat (1)Setiap calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai…
    ayat (2)Susunan kata-kata Sumpah/Janji yang dimaksud dalam [ayat…
    Pasal 27Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk memangku sesuatu jabatan…
    Pasal 28Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku,…
    Pasal 29Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang- undangan pidana,…
    Pasal 30
    ayat (1)Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil…
    ayat (2)Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945,…
  - Bagian Keenam Pendidikan dan Latihan
    Pasal 31Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan…
  - Bagian Ketujuh Kesejahteraan
    Pasal 32
    ayat (1)Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan…
    ayat (2)Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya pada waktu sakit atau melahirkan, berhak…
    ayat (3)Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh…
    ayat (4)Penyelenggaraan kesejahteraan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1), (2) dan (3)…
  - Bagian Kedelapan Penghargaan
    Pasal 33
    ayat (1)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa…
    ayat (2)Penghargaan yang dimaksud dalam [ayat (1)](/uu/1974/8/pasal-33/ayat-1) pasal…
  - Bagian Kesembilan Penyelenggaraan Pembinaan Kepegawaian
    Pasal 34Untuk menjamin kelancaran pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dibentuk badan yang…
  - Bagian Kesepuluh Peradilan Kepegawaian
    Pasal 35Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk…
  - Bagian Kesebelas Lain-lain
    Pasal 36Perincian tentang hal-hal yang dimaksud dalam [Pasal 5](/uu/1974/8/pasal-5)…
- BAB IV PEMBINAAN ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
  - Pasal 37Pembinaan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur dengan…
- BAB V KETENTUAN PERALIHAN
  - Pasal 38Pada saat berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan perundang- undangan…
- BAB VI KETENTUAN PENUTUP
  - Pasal 39Pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi : a.…
  - Pasal 40Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, diatur…
  - Pasal 41Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP

JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
PEMBUKAAN
- Konsideran (Menimbang)
  - a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan…
  - b. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang demikian itu diperlukan adanya…
  - c. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok…
- Dasar Hukum (Mengingat)
  - 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973…
BATANG TUBUH
- BAB I PENGERTIAN
  - Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : a. Pegawai Negeri adalah…
  - Pasal 2
    ayat (1)Pegawai Negeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil, dan b. Anggota…
    ayat (2)Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; b.…
- BAB II KETENTUAN UMUM
  - Bagian Pertama Kedudukan
    Pasal 3Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat…
  - Bagian Kedua Kewajiban
    Pasal 4Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila…
    Pasal 5Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang- undangan yang…
    Pasal 6
    ayat (1)Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan.
    ayat (2)Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas…
  - Bagian Ketiga Hak
    Pasal 7Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan…
    Pasal 8Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.
    Pasal 9
    ayat (1)Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena…
    ayat (2)Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan…
    ayat (3)Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.
    Pasal 10Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak…
  - Bagian Keempat Pejabat Negara
    Pasal 11Seorang Pegawai Negara yang diangkat menjadi Pejabat Negara, di bebaskan untuk…
- BAB III PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
  - Bagian Pertama Tujuan Pembinaan
    Pasal 12
    ayat (1)Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas…
    ayat (2)Pembinaan yang dimaksud dalam [ayat (1)](/uu/1974/8/pasal-12/ayat-1) pasal ini…
  - Bagian Kedua Kebijaksanaan Pembinaan
    Pasal 13Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan…
    Pasal 14Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan, dan kekompakan serta dalam rangka…
  - Bagian Ketiga Formasi dan Pengadaan
    Pasal 15Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan…
    Pasal 16
    ayat (1)Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi.
    ayat (2)Setiap Warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, mempunyai…
    ayat (3)Apabila pelamar yang dimaksud dalam [ayat (2)](/uu/1974/8/pasal-16/ayat-2)…
    ayat (4)Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah…
  - Bagian Keempat Kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
    Pasal 17
    ayat (1)Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
    ayat (2)Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu jabatan dilaksanakan dengan …
    Pasal 18
    ayat (1)Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikan pangkat…
    ayat (2)Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak…
    ayat (3)Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah pengharapan atas prestasi kerja…
    ayat (4)Syarit-syarat kenaikan pangkat reguler adalah prestasi kerja, disiplin kerja,…
    ayat (5)Kenaikan pangkat pilihan, disamping harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud…
    ayat (6)Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih…
    Pasal 19Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja,…
    Pasal 20Untuk lebih menjamin obyektipitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan…
    Pasal 21Untuk kepentingan pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu…
    Pasal 22Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan…
    Pasal 23
    ayat (1)Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat, karena : a.…
    ayat (2)Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap…
    ayat (3)Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena : a.…
    ayat (4)Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena : a. dihukum…
    Pasal 24Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang…
    Pasal 25Untuk memperlancarkan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian…
  - Bagian Kelima Sumpah, Kode Etik dan Peraturan Disiplin
    Pasal 26
    ayat (1)Setiap calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai…
    ayat (2)Susunan kata-kata Sumpah/Janji yang dimaksud dalam [ayat…
    Pasal 27Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk memangku sesuatu jabatan…
    Pasal 28Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku,…
    Pasal 29Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang- undangan pidana,…
    Pasal 30
    ayat (1)Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil…
    ayat (2)Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945,…
  - Bagian Keenam Pendidikan dan Latihan
    Pasal 31Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan…
  - Bagian Ketujuh Kesejahteraan
    Pasal 32
    ayat (1)Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan…
    ayat (2)Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya pada waktu sakit atau melahirkan, berhak…
    ayat (3)Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh…
    ayat (4)Penyelenggaraan kesejahteraan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1), (2) dan (3)…
  - Bagian Kedelapan Penghargaan
    Pasal 33
    ayat (1)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa…
    ayat (2)Penghargaan yang dimaksud dalam [ayat (1)](/uu/1974/8/pasal-33/ayat-1) pasal…
  - Bagian Kesembilan Penyelenggaraan Pembinaan Kepegawaian
    Pasal 34Untuk menjamin kelancaran pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dibentuk badan yang…
  - Bagian Kesepuluh Peradilan Kepegawaian
    Pasal 35Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk…
  - Bagian Kesebelas Lain-lain
    Pasal 36Perincian tentang hal-hal yang dimaksud dalam [Pasal 5](/uu/1974/8/pasal-5)…
- BAB IV PEMBINAAN ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
  - Pasal 37Pembinaan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur dengan…
- BAB V KETENTUAN PERALIHAN
  - Pasal 38Pada saat berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan perundang- undangan…
- BAB VI KETENTUAN PENUTUP
  - Pasal 39Pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi : a.…
  - Pasal 40Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, diatur…
  - Pasal 41Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP

Mengingat	:	Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):

Tulis tanggapan.

Pokok- Pokok Kepegawaian

Kerangka Peraturan

Webmentions

Tanggapan (0):