Pokok- Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
Kerangka Peraturan
Kerangka<< BAB II >>

BAB I
PENGERTIAN


Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  3. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutip yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan kepaniteraan Pengadilan;

  4. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri;

  5. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 2
(1)

Pegawai Negeri terdiri dari :

  1. Pegawai Negeri Sipil, dan

  2. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia..

(2)

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

  1. Pegawai Negeri Sipil Pusat;

  2. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan

  3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):

Tulis tanggapan.