Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP.

DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan, penetapan dan pelantikan anggota DPRP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jumlah anggota DPRP adalah 1. (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRP diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan keuangan DPRP diatur dengan peraturan perundang-undangan.