Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
Kerangka Peraturan
  • JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
  • PEMBUKAAN
    • Konsideran (Menimbang)
      • a. bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…
      • b. bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari…
      • c. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia…
      • d. bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia…
      • e. bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras…
      • f. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di…
      • g. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua…
      • h. bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan…
      • i. bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai…
      • j. bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua…
      • k. bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah Irian Jaya, khususnya…
      • l. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,…
    • Dasar Hukum (Mengingat)
      • 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B,…
      • 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia…
      • 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor…
      • 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor…
      • 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor…
      • 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor…
      • 7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia…
      • 8. Undang-undang Nomor 1/Pnps/1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat;
      • 9. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom…
      • 10. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan…
      • 11. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan…
      • 12. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri…
      • 13. [Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](/uu/1999/39)…
      • 14. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian…
      • 15. [Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi…
  • BATANG TUBUH
    • BAB I KETENTUAN UMUM
      • Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: a. Provinsi Papua adalah Provinsi…
    • BAB II LAMBANG-LAMBANG
      • Pasal 2
        • ayat (1)Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia…
        • ayat (2)Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol…
        • ayat (3)Ketentuan tentang lambang daerah sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    • BAB III PEMBAGIAN DAERAH
      • Pasal 3
        • ayat (1)Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing…
        • ayat (2)Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sejumlah Distrik.
        • ayat (3)Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain.
        • ayat (4)Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Kabupaten/Kota,…
        • ayat (5)Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Distrik atau Kampung…
        • ayat (6)Di dalam Provinsi Papua dapat ditetapkan kawasan untuk kepentingan khusus yang…
    • BAB IV KEWENANGAN DAERAH
      • Pasal 4
        • ayat (1)Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang…
        • ayat (2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (3)Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (4)Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup kewenangan sebagaimana…
        • ayat (5)Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada [ayat…
        • ayat (6)Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan…
        • ayat (7)Provinsi Papua dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan…
        • ayat (8)Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang…
        • ayat (9)Tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    • BAB V BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN
      • Bagian Kesatu Umum
        • Pasal 5
          • ayat (1)Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai badan legislatif,…
          • ayat (2)Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis…
          • ayat (3)MRP dan DPRP berkedudukan di ibu kota Provinsi.
          • ayat (4)Pemerintah Provinsi terdiri atas Gubernur beserta perangkat pemerintah Provinsi…
          • ayat (5)Di Kabupaten/Kota dibentuk DPRD Kabupaten dan DPRD Kota sebagai badan…
          • ayat (6)Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas Bupati/Walikota beserta perangkat…
          • ayat (7)Di Kampung dibentuk Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung atau dapat…
      • Bagian Kedua Badan Legislatif
        • Pasal 6
          • ayat (1)Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP.
          • ayat (2)DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan…
          • ayat (3)Pemilihan, penetapan dan pelantikan anggota DPRP dilaksanakan sesuai dengan…
          • ayat (4)Jumlah anggota DPRP adalah 1. (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD…
          • ayat (5)Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan,…
          • ayat (6)Kedudukan keuangan DPRP diatur dengan peraturan perundang-undangan.
        • Pasal 7
          • ayat (1)DPRP mempunyai tugas dan wewenang: a. memilih Gubernur dan Wakil Gubernur; b.…
          • ayat (2)Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 8
          • ayat (1)DPRP mempunyai hak: a. meminta pertanggungjawaban Gubernur; b. meminta…
          • ayat (2)Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 9
          • ayat (1)Setiap anggota DPRP mempunyai hak: a. mengajukan pertanyaan; b. menyampaikan…
          • ayat (2)Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 10
          • ayat (1)DPRP mempunyai kewajiban: a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara…
          • ayat (2)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Bagian Ketiga Badan Eksekutif
        • Pasal 11
          • ayat (1)Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala…
          • ayat (2)Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur.
          • ayat (3)Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus…
        • Pasal 12Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara…
        • Pasal 13Persyaratan dan tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengangkatan…
        • Pasal 14Gubernur mempunyai kewajiban: a. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang…
        • Pasal 15
          • ayat (1)Tugas dan wewenang Gubernur selaku wakil Pemerintah adalah: a. melakukan…
          • ayat (2)Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 16Wakil Gubernur mempunyai tugas: a. membantu Gubernur dalam melaksanakan…
        • Pasal 17
          • ayat (1)Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat…
          • ayat (2)Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, jabatan Gubernur dijabat oleh Wakil…
          • ayat (3)Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan tetap, jabatan Wakil Gubernur tidak diisi…
          • ayat (4)Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap, maka DPRP menunjuk…
          • ayat (5)Selama penunjukan tersebut pada [ayat (4)](/uu/2001/21/pasal-17/ayat-4) belum…
          • ayat (6)Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap sebagaimana dimaksud…
        • Pasal 18
          • ayat (1)Dalam menjalankan kewajiban selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan…
          • ayat (2)Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
          • ayat (3)Sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.
          • ayat (4)Tata cara pertanggungjawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada [ayat…
          • ayat (5)Gubernur mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kewenangan Pemerintah di…
          • ayat (6)Gubernur, bersama-sama dengan aparat Pemerintah yang ditempatkan di daerah atau…
          • ayat (7)Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Bagian Keempat Majelis Rakyat Papua
        • Pasal 19
          • ayat (1)MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat,…
          • ayat (2)Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun.
          • ayat (3)Keanggotaan dan jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada [ayat…
          • ayat (4)Kedudukan keuangan MRP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
        • Pasal 20
          • ayat (1)MRP mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan pertimbangan dan persetujuan…
          • ayat (2)Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 21
          • ayat (1)MRP mempunyai hak: a. meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi,…
          • ayat (2)Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 22
          • ayat (1)Setiap anggota MRP mempunyai hak: a. mengajukan pertanyaan; b. menyampaikan…
          • ayat (2)Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 23
          • ayat (1)MRP mempunyai kewajiban: a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara…
          • ayat (2)Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 24
          • ayat (1)Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama,…
          • ayat (2)Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 25
          • ayat (1)Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 24](/uu/2001/21/pasal-24)…
          • ayat (2)Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
          • ayat (3)Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    • BAB VI PERANGKAT DAN KEPEGAWAIAN
      • Pasal 26
        • ayat (1)Perangkat Provinsi Papua terdiri atas Sekretariat Provinsi, Dinas Provinsi, dan…
        • ayat (2)Perangkat MRP dan DPRP dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
        • ayat (3)Pengaturan tentang ketentuan pada [ayat (1)](/uu/2001/21/pasal-26/ayat-1) dan…
      • Pasal 27
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan kepegawaian Provinsi dengan berpedoman…
        • ayat (2)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    • BAB VII PARTAI POLITIK
      • Pasal 28
        • ayat (1)Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.
        • ayat (2)Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum…
        • ayat (3)Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan…
        • ayat (4)Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan…
    • BAB VIII PERATURAN DAERAH KHUSUS,PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN KEPUTUSAN GUBERNUR
      • Pasal 29
        • ayat (1)Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur dengan…
        • ayat (2)Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur.
        • ayat (3)Tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP sebagaimana dimaksud pada…
        • ayat (4)Tata cara pembuatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 30
        • ayat (1)Pelaksanaan Perdasus dan Perdasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
        • ayat (2)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 31
        • ayat (1)Perdasus, Perdasi dan Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur, diundangkan…
        • ayat (2)Perdasus, Perdasi dan Keputusan Gubernur mempunyai kekuatan hukum dan mengikat…
        • ayat (3)Perdasus, Perdasi dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 32
        • ayat (1)Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan hukum di…
        • ayat (2)Komisi Hukum Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    • BAB IX KEUANGAN
      • Pasal 33
        • ayat (1)Penyelenggaraan tugas Pemerintah Provinsi, DPRP dan MRP dibiayai atas beban…
        • ayat (2)Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Provinsi Papua dibiayai atas beban Anggaran…
      • Pasal 34
        • ayat (1)Sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi: a. pendapatan asli…
        • ayat (2)Sumber pendapatan asli Provinsi Papua, Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud…
        • ayat (3)Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi…
      • Pasal 35
        • ayat (1)Provinsi Papua dapat menerima bantuan luar negeri setelah memberitahukannya…
        • ayat (2)Provinsi Papua dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan/atau luar…
        • ayat (3)Pinjaman dari sumber dalam negeri untuk Provinsi Papua harus mendapat…
        • ayat (4)Pinjaman dari sumber luar negeri untuk Provinsi Papua harus mendapat…
        • ayat (5)Total kumulatif pinjaman yang dimaksud pada [ayat…
        • ayat (6)Ketentuan mengenai pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini…
      • Pasal 36
        • ayat (1)Perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua…
        • ayat (2)Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan sebagaimana yang dimaksud…
        • ayat (3)Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi,…
      • Pasal 37Data dan informasi mengenai penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak…
    • BAB X PEREKONOMIAN
      • Pasal 38
        • ayat (1)Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional…
        • ayat (2)Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam…
      • Pasal 39Pengolahan lanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana…
      • Pasal 40
        • ayat (1)Perizinan dan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh Pemerintah…
        • ayat (2)Perizinan dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 41
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi Papua dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha…
        • ayat (2)Tata cara penyertaan modal pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada…
      • Pasal 42
        • ayat (1)Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan…
        • ayat (2)Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui…
        • ayat (3)Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan…
        • ayat (4)Pemberian kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    • BAB XI PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT
      • Pasal 43
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi,…
        • ayat (2)Hak-hak masyarakat adat tersebut pada [ayat (1)](/uu/2001/21/pasal-43/ayat-1)…
        • ayat (3)Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan…
        • ayat (4)Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk…
        • ayat (5)Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha…
      • Pasal 44Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli…
    • BAB XII HAK ASASI MANUSIA
      • Pasal 45
        • ayat (1)Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan,…
        • ayat (2)Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 46
        • ayat (1)Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua…
        • ayat (2)Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (3)Susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas dan pembiayaan…
      • Pasal 47Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi…
    • BAB XIII KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI PAPUA
      • Pasal 48
        • ayat (1)Tugas Kepolisian di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi…
        • ayat (2)Kebijakan mengenai keamanan di Provinsi Papua dikoordinasikan oleh Kepala…
        • ayat (3)Hal-hal mengenai tugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (4)Pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (5)Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala…
        • ayat (6)Pemberhentian Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala…
        • ayat (7)Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab kepada Kepala…
      • Pasal 49
        • ayat (1)Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik…
        • ayat (2)Pendidikan dasar dan pelatihan umum bagi bintara dan tamtama Kepolisian Negara…
        • ayat (3)Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang…
        • ayat (4)Penempatan perwira, bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia…
        • ayat (5)Dalam hal penempatan baru atau relokasi satuan kepolisian di Provinsi Papua,…
    • BAB XIV KEKUASAAN PERADILAN
      • Pasal 50
        • ayat (1)Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai…
        • ayat (2)Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 51
        • ayat (1)Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat,…
        • ayat (2)Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat…
        • ayat (3)Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara…
        • ayat (4)Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan…
        • ayat (5)Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau…
        • ayat (6)Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan…
        • ayat (7)Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum…
        • ayat (8)Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan…
      • Pasal 52
        • ayat (1)Tugas Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Provinsi Papua sebagai bagian dari…
        • ayat (2)Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua dilakukan oleh Jaksa…
        • ayat (3)Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua dilakukan oleh Jaksa…
    • BAB XV KEAGAMAAN
      • Pasal 53
        • ayat (1)Setiap penduduk Provinsi Papua memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama…
        • ayat (2)Setiap penduduk Provinsi Papua berkewajiban menghormati nilai-nilai agama,…
      • Pasal 54Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban: a. menjamin kebebasan, membina…
      • Pasal 55
        • ayat (1)Alokasi keuangan dan sumber daya lain oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan…
        • ayat (2)Pemerintah mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan penempatan tenaga asing…
    • BAB XVI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
      • Pasal 56
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada…
        • ayat (2)Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi,…
        • ayat (3)Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu…
        • ayat (4)Dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Provinsi dan…
        • ayat (5)Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau…
        • ayat (6)Pelaksanan ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 57
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan…
        • ayat (2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (3)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (4)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 58
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan…
        • ayat (2)Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan…
        • ayat (3)Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan…
    • BAB XVII KESEHATAN
      • Pasal 59
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan standar mutu dan memberikan…
        • ayat (2)Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban…
        • ayat (3)Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana…
        • ayat (4)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (5)Ketentuan mengenai kewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan…
      • Pasal 60
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban merencanakan…
        • ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat (1)](/uu/2001/21/pasal-60/ayat-1)…
    • BAB XVIII KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
      • Pasal 61
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan…
        • ayat (2)Untuk mempercepat terwujudnya pemberdayaan, peningkatan kualitas dan…
        • ayat (3)Penempatan penduduk di Provinsi Papua dalam rangka transmigrasi nasional…
        • ayat (4)Penempatan penduduk sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 62
        • ayat (1)Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak serta bebas…
        • ayat (2)Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan…
        • ayat (3)Dalam hal mendapatkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat (1)](/uu/2001/21/pasal-62/ayat-1) dan…
    • BAB XIX PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
      • Pasal 63Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip…
      • Pasal 64
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup…
        • ayat (2)Untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologi terpenting,…
        • ayat (3)Pemerintah Provinsi wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang…
        • ayat (4)Di Provinsi Papua dapat dibentuk lembaga independen untuk penyelesaian sengketa…
        • ayat (5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat (1)](/uu/2001/21/pasal-64/ayat-1),…
    • BAB XX SOSIAL
      • Pasal 65
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memelihara dan…
        • ayat (2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat (1)](/uu/2001/21/pasal-65/ayat-1) dan…
      • Pasal 66
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi memberikan perhatian dan penanganan khusus bagi…
        • ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada [ayat…
    • BAB XXI PENGAWASAN
      • Pasal 67
        • ayat (1)Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,…
        • ayat (2)Pelaksanaan pengawasan sosial sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 68
        • ayat (1)Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah berkewajiban…
        • ayat (2)Pemerintah berwenang melakukan pengawasan represif terhadap Perdasus, Perdasi,…
        • ayat (3)Pemerintah berwenang melakukan pengawasan fungsional terhadap…
        • ayat (4)Pemerintah dapat melimpahkan wewenang kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah…
    • BAB XXII KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
      • Pasal 69
        • ayat (1)Provinsi Papua dapat mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang ekonomi,…
        • ayat (2)Perselisihan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana…
      • Pasal 70
        • ayat (1)Perselisihan antara Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Papua, diselesaikan secara…
        • ayat (2)Perselisihan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi, diselesaikan secara…
    • BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN
      • Pasal 71
        • ayat (1)Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati, Wakil Bupati, DPRD Kabupaten,…
        • ayat (2)Semua kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan…
      • Pasal 72
        • ayat (1)Gubernur dan DPRP untuk pertama kalinya menyusun syarat dan jumlah anggota…
        • ayat (2)Pemerintah menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 73Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang…
      • Pasal 74Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di…
      • Pasal 75Peraturan pelaksanaan yang dimaksud Undang-undang Otonomi Khusus ini ditetapkan…
    • BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP
      • Pasal 76Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan…
      • Pasal 77Usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua…
      • Pasal 78Pelaksanaan Undang-undang ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya…
      • Pasal 79Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • PENUTUP
  • JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
  • PEMBUKAAN
    • Konsideran (Menimbang)
      • a. bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…
      • b. bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari…
      • c. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia…
      • d. bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia…
      • e. bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras…
      • f. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di…
      • g. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua…
      • h. bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan…
      • i. bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai…
      • j. bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua…
      • k. bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah Irian Jaya, khususnya…
      • l. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,…
    • Dasar Hukum (Mengingat)
      • 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B,…
      • 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia…
      • 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor…
      • 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor…
      • 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor…
      • 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor…
      • 7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia…
      • 8. Undang-undang Nomor 1/Pnps/1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat;
      • 9. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom…
      • 10. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan…
      • 11. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan…
      • 12. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri…
      • 13. [Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](/uu/1999/39)…
      • 14. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian…
      • 15. [Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi…
  • BATANG TUBUH
    • BAB I KETENTUAN UMUM
      • Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: a. Provinsi Papua adalah Provinsi…
    • BAB II LAMBANG-LAMBANG
      • Pasal 2
        • ayat (1)Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia…
        • ayat (2)Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol…
        • ayat (3)Ketentuan tentang lambang daerah sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    • BAB III PEMBAGIAN DAERAH
      • Pasal 3
        • ayat (1)Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing…
        • ayat (2)Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sejumlah Distrik.
        • ayat (3)Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain.
        • ayat (4)Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Kabupaten/Kota,…
        • ayat (5)Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Distrik atau Kampung…
        • ayat (6)Di dalam Provinsi Papua dapat ditetapkan kawasan untuk kepentingan khusus yang…
    • BAB IV KEWENANGAN DAERAH
      • Pasal 4
        • ayat (1)Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang…
        • ayat (2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (3)Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (4)Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup kewenangan sebagaimana…
        • ayat (5)Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada [ayat…
        • ayat (6)Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan…
        • ayat (7)Provinsi Papua dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan…
        • ayat (8)Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang…
        • ayat (9)Tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    • BAB V BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN
      • Bagian Kesatu Umum
        • Pasal 5
          • ayat (1)Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai badan legislatif,…
          • ayat (2)Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis…
          • ayat (3)MRP dan DPRP berkedudukan di ibu kota Provinsi.
          • ayat (4)Pemerintah Provinsi terdiri atas Gubernur beserta perangkat pemerintah Provinsi…
          • ayat (5)Di Kabupaten/Kota dibentuk DPRD Kabupaten dan DPRD Kota sebagai badan…
          • ayat (6)Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas Bupati/Walikota beserta perangkat…
          • ayat (7)Di Kampung dibentuk Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung atau dapat…
      • Bagian Kedua Badan Legislatif
        • Pasal 6
          • ayat (1)Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP.
          • ayat (2)DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan…
          • ayat (3)Pemilihan, penetapan dan pelantikan anggota DPRP dilaksanakan sesuai dengan…
          • ayat (4)Jumlah anggota DPRP adalah 1. (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD…
          • ayat (5)Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan,…
          • ayat (6)Kedudukan keuangan DPRP diatur dengan peraturan perundang-undangan.
        • Pasal 7
          • ayat (1)DPRP mempunyai tugas dan wewenang: a. memilih Gubernur dan Wakil Gubernur; b.…
          • ayat (2)Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 8
          • ayat (1)DPRP mempunyai hak: a. meminta pertanggungjawaban Gubernur; b. meminta…
          • ayat (2)Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 9
          • ayat (1)Setiap anggota DPRP mempunyai hak: a. mengajukan pertanyaan; b. menyampaikan…
          • ayat (2)Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 10
          • ayat (1)DPRP mempunyai kewajiban: a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara…
          • ayat (2)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Bagian Ketiga Badan Eksekutif
        • Pasal 11
          • ayat (1)Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala…
          • ayat (2)Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur.
          • ayat (3)Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus…
        • Pasal 12Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara…
        • Pasal 13Persyaratan dan tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengangkatan…
        • Pasal 14Gubernur mempunyai kewajiban: a. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang…
        • Pasal 15
          • ayat (1)Tugas dan wewenang Gubernur selaku wakil Pemerintah adalah: a. melakukan…
          • ayat (2)Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 16Wakil Gubernur mempunyai tugas: a. membantu Gubernur dalam melaksanakan…
        • Pasal 17
          • ayat (1)Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat…
          • ayat (2)Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, jabatan Gubernur dijabat oleh Wakil…
          • ayat (3)Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan tetap, jabatan Wakil Gubernur tidak diisi…
          • ayat (4)Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap, maka DPRP menunjuk…
          • ayat (5)Selama penunjukan tersebut pada [ayat (4)](/uu/2001/21/pasal-17/ayat-4) belum…
          • ayat (6)Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap sebagaimana dimaksud…
        • Pasal 18
          • ayat (1)Dalam menjalankan kewajiban selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan…
          • ayat (2)Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
          • ayat (3)Sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.
          • ayat (4)Tata cara pertanggungjawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada [ayat…
          • ayat (5)Gubernur mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kewenangan Pemerintah di…
          • ayat (6)Gubernur, bersama-sama dengan aparat Pemerintah yang ditempatkan di daerah atau…
          • ayat (7)Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Bagian Keempat Majelis Rakyat Papua
        • Pasal 19
          • ayat (1)MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat,…
          • ayat (2)Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun.
          • ayat (3)Keanggotaan dan jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada [ayat…
          • ayat (4)Kedudukan keuangan MRP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
        • Pasal 20
          • ayat (1)MRP mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan pertimbangan dan persetujuan…
          • ayat (2)Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 21
          • ayat (1)MRP mempunyai hak: a. meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi,…
          • ayat (2)Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 22
          • ayat (1)Setiap anggota MRP mempunyai hak: a. mengajukan pertanyaan; b. menyampaikan…
          • ayat (2)Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 23
          • ayat (1)MRP mempunyai kewajiban: a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara…
          • ayat (2)Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 24
          • ayat (1)Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama,…
          • ayat (2)Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • Pasal 25
          • ayat (1)Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 24](/uu/2001/21/pasal-24)…
          • ayat (2)Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
          • ayat (3)Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    • BAB VI PERANGKAT DAN KEPEGAWAIAN
      • Pasal 26
        • ayat (1)Perangkat Provinsi Papua terdiri atas Sekretariat Provinsi, Dinas Provinsi, dan…
        • ayat (2)Perangkat MRP dan DPRP dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
        • ayat (3)Pengaturan tentang ketentuan pada [ayat (1)](/uu/2001/21/pasal-26/ayat-1) dan…
      • Pasal 27
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan kepegawaian Provinsi dengan berpedoman…
        • ayat (2)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    • BAB VII PARTAI POLITIK
      • Pasal 28
        • ayat (1)Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.
        • ayat (2)Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum…
        • ayat (3)Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan…
        • ayat (4)Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan…
    • BAB VIII PERATURAN DAERAH KHUSUS,PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN KEPUTUSAN GUBERNUR
      • Pasal 29
        • ayat (1)Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur dengan…
        • ayat (2)Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur.
        • ayat (3)Tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP sebagaimana dimaksud pada…
        • ayat (4)Tata cara pembuatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 30
        • ayat (1)Pelaksanaan Perdasus dan Perdasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
        • ayat (2)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 31
        • ayat (1)Perdasus, Perdasi dan Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur, diundangkan…
        • ayat (2)Perdasus, Perdasi dan Keputusan Gubernur mempunyai kekuatan hukum dan mengikat…
        • ayat (3)Perdasus, Perdasi dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 32
        • ayat (1)Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan hukum di…
        • ayat (2)Komisi Hukum Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    • BAB IX KEUANGAN
      • Pasal 33
        • ayat (1)Penyelenggaraan tugas Pemerintah Provinsi, DPRP dan MRP dibiayai atas beban…
        • ayat (2)Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Provinsi Papua dibiayai atas beban Anggaran…
      • Pasal 34
        • ayat (1)Sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi: a. pendapatan asli…
        • ayat (2)Sumber pendapatan asli Provinsi Papua, Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud…
        • ayat (3)Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi…
      • Pasal 35
        • ayat (1)Provinsi Papua dapat menerima bantuan luar negeri setelah memberitahukannya…
        • ayat (2)Provinsi Papua dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan/atau luar…
        • ayat (3)Pinjaman dari sumber dalam negeri untuk Provinsi Papua harus mendapat…
        • ayat (4)Pinjaman dari sumber luar negeri untuk Provinsi Papua harus mendapat…
        • ayat (5)Total kumulatif pinjaman yang dimaksud pada [ayat…
        • ayat (6)Ketentuan mengenai pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini…
      • Pasal 36
        • ayat (1)Perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua…
        • ayat (2)Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan sebagaimana yang dimaksud…
        • ayat (3)Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi,…
      • Pasal 37Data dan informasi mengenai penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak…
    • BAB X PEREKONOMIAN
      • Pasal 38
        • ayat (1)Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional…
        • ayat (2)Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam…
      • Pasal 39Pengolahan lanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana…
      • Pasal 40
        • ayat (1)Perizinan dan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh Pemerintah…
        • ayat (2)Perizinan dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 41
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi Papua dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha…
        • ayat (2)Tata cara penyertaan modal pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada…
      • Pasal 42
        • ayat (1)Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan…
        • ayat (2)Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui…
        • ayat (3)Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan…
        • ayat (4)Pemberian kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada [ayat…
    • BAB XI PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT
      • Pasal 43
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi,…
        • ayat (2)Hak-hak masyarakat adat tersebut pada [ayat (1)](/uu/2001/21/pasal-43/ayat-1)…
        • ayat (3)Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan…
        • ayat (4)Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk…
        • ayat (5)Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha…
      • Pasal 44Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli…
    • BAB XII HAK ASASI MANUSIA
      • Pasal 45
        • ayat (1)Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan,…
        • ayat (2)Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 46
        • ayat (1)Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua…
        • ayat (2)Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (3)Susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas dan pembiayaan…
      • Pasal 47Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi…
    • BAB XIII KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI PAPUA
      • Pasal 48
        • ayat (1)Tugas Kepolisian di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi…
        • ayat (2)Kebijakan mengenai keamanan di Provinsi Papua dikoordinasikan oleh Kepala…
        • ayat (3)Hal-hal mengenai tugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (4)Pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (5)Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala…
        • ayat (6)Pemberhentian Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala…
        • ayat (7)Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab kepada Kepala…
      • Pasal 49
        • ayat (1)Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik…
        • ayat (2)Pendidikan dasar dan pelatihan umum bagi bintara dan tamtama Kepolisian Negara…
        • ayat (3)Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang…
        • ayat (4)Penempatan perwira, bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia…
        • ayat (5)Dalam hal penempatan baru atau relokasi satuan kepolisian di Provinsi Papua,…
    • BAB XIV KEKUASAAN PERADILAN
      • Pasal 50
        • ayat (1)Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai…
        • ayat (2)Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 51
        • ayat (1)Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat,…
        • ayat (2)Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat…
        • ayat (3)Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara…
        • ayat (4)Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan…
        • ayat (5)Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau…
        • ayat (6)Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan…
        • ayat (7)Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum…
        • ayat (8)Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan…
      • Pasal 52
        • ayat (1)Tugas Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Provinsi Papua sebagai bagian dari…
        • ayat (2)Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua dilakukan oleh Jaksa…
        • ayat (3)Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua dilakukan oleh Jaksa…
    • BAB XV KEAGAMAAN
      • Pasal 53
        • ayat (1)Setiap penduduk Provinsi Papua memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama…
        • ayat (2)Setiap penduduk Provinsi Papua berkewajiban menghormati nilai-nilai agama,…
      • Pasal 54Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban: a. menjamin kebebasan, membina…
      • Pasal 55
        • ayat (1)Alokasi keuangan dan sumber daya lain oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan…
        • ayat (2)Pemerintah mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan penempatan tenaga asing…
    • BAB XVI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
      • Pasal 56
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada…
        • ayat (2)Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi,…
        • ayat (3)Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu…
        • ayat (4)Dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Provinsi dan…
        • ayat (5)Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau…
        • ayat (6)Pelaksanan ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 57
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan…
        • ayat (2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (3)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (4)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 58
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan…
        • ayat (2)Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan…
        • ayat (3)Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan…
    • BAB XVII KESEHATAN
      • Pasal 59
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan standar mutu dan memberikan…
        • ayat (2)Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban…
        • ayat (3)Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana…
        • ayat (4)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (5)Ketentuan mengenai kewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan…
      • Pasal 60
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban merencanakan…
        • ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat (1)](/uu/2001/21/pasal-60/ayat-1)…
    • BAB XVIII KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
      • Pasal 61
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan…
        • ayat (2)Untuk mempercepat terwujudnya pemberdayaan, peningkatan kualitas dan…
        • ayat (3)Penempatan penduduk di Provinsi Papua dalam rangka transmigrasi nasional…
        • ayat (4)Penempatan penduduk sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 62
        • ayat (1)Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak serta bebas…
        • ayat (2)Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan…
        • ayat (3)Dalam hal mendapatkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat (1)](/uu/2001/21/pasal-62/ayat-1) dan…
    • BAB XIX PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
      • Pasal 63Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip…
      • Pasal 64
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup…
        • ayat (2)Untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologi terpenting,…
        • ayat (3)Pemerintah Provinsi wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang…
        • ayat (4)Di Provinsi Papua dapat dibentuk lembaga independen untuk penyelesaian sengketa…
        • ayat (5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat (1)](/uu/2001/21/pasal-64/ayat-1),…
    • BAB XX SOSIAL
      • Pasal 65
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memelihara dan…
        • ayat (2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada [ayat…
        • ayat (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada [ayat (1)](/uu/2001/21/pasal-65/ayat-1) dan…
      • Pasal 66
        • ayat (1)Pemerintah Provinsi memberikan perhatian dan penanganan khusus bagi…
        • ayat (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada [ayat…
    • BAB XXI PENGAWASAN
      • Pasal 67
        • ayat (1)Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,…
        • ayat (2)Pelaksanaan pengawasan sosial sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 68
        • ayat (1)Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah berkewajiban…
        • ayat (2)Pemerintah berwenang melakukan pengawasan represif terhadap Perdasus, Perdasi,…
        • ayat (3)Pemerintah berwenang melakukan pengawasan fungsional terhadap…
        • ayat (4)Pemerintah dapat melimpahkan wewenang kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah…
    • BAB XXII KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
      • Pasal 69
        • ayat (1)Provinsi Papua dapat mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang ekonomi,…
        • ayat (2)Perselisihan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana…
      • Pasal 70
        • ayat (1)Perselisihan antara Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Papua, diselesaikan secara…
        • ayat (2)Perselisihan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi, diselesaikan secara…
    • BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN
      • Pasal 71
        • ayat (1)Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati, Wakil Bupati, DPRD Kabupaten,…
        • ayat (2)Semua kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan…
      • Pasal 72
        • ayat (1)Gubernur dan DPRP untuk pertama kalinya menyusun syarat dan jumlah anggota…
        • ayat (2)Pemerintah menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada [ayat…
      • Pasal 73Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang…
      • Pasal 74Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di…
      • Pasal 75Peraturan pelaksanaan yang dimaksud Undang-undang Otonomi Khusus ini ditetapkan…
    • BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP
      • Pasal 76Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan…
      • Pasal 77Usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua…
      • Pasal 78Pelaksanaan Undang-undang ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya…
      • Pasal 79Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • PENUTUP
Kerangka<< BAB XIVBAB XVI >>

BAB XV
KEAGAMAAN


Pasal 53
(1)

Setiap penduduk Provinsi Papua memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

(2)

Setiap penduduk Provinsi Papua berkewajiban menghormati nilai-nilai agama, memelihara kerukunan antar umat beragama, serta mencegah upaya memecah belah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat di Provinsi Papua dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Pasal 54

Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban:

  1. menjamin kebebasan, membina kerukunan, dan melindungi semua umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;

  2. menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama;

  3. mengakui otonomi lembaga keagamaan; dan

  4. memberikan dukungan kepada setiap lembaga keagamaan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.


Pasal 55
(1)

Alokasi keuangan dan sumber daya lain oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan keagamaan di Provinsi Papua dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.

(2)

Pemerintah mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan penempatan tenaga asing bidang keagamaan di Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua.


Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):

Tulis tanggapan.