Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
Kerangka Peraturan
  • JUDULPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PMK.03/2022 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
  • PEMBUKAAN
    • Konsideran (Menimbang)
      • a. bahwa dengan belum berakhirnya pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana…
      • b. bahwa pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan…
      • c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf…
    • Dasar Hukum (Mengingat)
      • 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      • 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara…
      • 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara…
      • 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran…
      • 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran…
      • 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah…
      • 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan…
      • 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata…
  • BATANG TUBUH
    • BAB I KETENTUAN UMUM
      • Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Pajak…
    • BAB II INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR
      • Pasal 2
        • ayat (1)PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh bank devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan…
        • ayat (2)Besarnya tarif PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai…
        • ayat (3)PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari…
        • ayat (4)Kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan…
        • ayat (5)Pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan…
        • ayat (6)Wajib Pajak mengajukan permohonan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud…
        • ayat (7)Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan: a. surat keterangan bebas…
        • ayat (8)Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud…
        • ayat (9)Dalam hal terdapat perubahan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak dan…
        • ayat (10)Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana…
        • ayat (11)Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor…
        • ayat (12)Ketentuan mengenai kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan insentif…
    • BAB III INSENTIF ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
      • Pasal 3Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus…
      • Pasal 4
        • ayat (1)Wajib Pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan…
        • ayat (2)Kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan…
        • ayat (3)Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak…
        • ayat (4)Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat pemberitahuan: a.…
        • ayat (5)Dalam hal terdapat perubahan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak dan…
        • ayat (6)Ketentuan mengenai kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan insentif…
      • Pasal 5
        • ayat (1)Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4…
        • ayat (2)Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal…
        • ayat (3)Ketentuan mengenai contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal…
      • Pasal 6
        • ayat (1)Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal…
        • ayat (2)Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran…
        • ayat (3)Ketentuan mengenai formulir laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh…
    • BAB IV INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI
      • Pasal 7
        • ayat (1)Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan peraturan…
        • ayat (2)PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi dengan cara: a. dipotong…
        • ayat (3)PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penghasilan yang diterima…
        • ayat (4)Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melakukan…
        • ayat (5)PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak…
      • Pasal 8
        • ayat (1)Pemotong Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung…
        • ayat (2)Pemotong Pajak dapat melakukan pembetulan atas laporan realisasi PPh final…
        • ayat (3)Pemotong Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung…
        • ayat (2)paling lama tanggal 30 September 2022.
        • ayat (4)Pemotong Pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud…
        • ayat (3)untuk Masa Pajak yang bersangkutan.
        • ayat (5)Ketentuan mengenai formulir laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah…
        • ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan…
      • Pasal 9Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi PPh final ditanggung…
    • BAB V KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
      • Pasal 10
        • ayat (1)Wajib Pajak yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak…
        • ayat (2)Ketentuan penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak…
      • Pasal 11Direktur Jenderal Pajak melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan/atau…
    • BAB VI JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF PAJAK
      • Pasal 12
        • ayat (1)Jangka waktu pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor…
        • ayat (2)Jangka waktu pemberian insentif: a. pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal…
    • BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
      • Pasal 13
        • ayat (1)Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan surat keterangan bebas pemungutan…
        • ayat (3)dan/atau Pasal 4 ayat (1).
        • ayat (2)Pemberi Kerja, Wajib Pajak, atau Pemotong Pajak yang belum menyampaikan laporan…
        • ayat (3)Pemberi Kerja, Wajib Pajak, atau Pemotong Pajak yang telah menyampaikan laporan…
        • ayat (4)Pemberi Kerja, Wajib Pajak, atau Pemotong Pajak yang tidak menyampaikan laporan…
      • Pasal 14Pemberi Kerja yang membuat laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung…
      • Pasal 15Pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah dalam rangka penanganan…
    • BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
      • Pasal 16Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor…
      • Pasal 17Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • PENUTUP
  • JUDULPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PMK.03/2022 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
  • PEMBUKAAN
    • Konsideran (Menimbang)
      • a. bahwa dengan belum berakhirnya pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana…
      • b. bahwa pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan…
      • c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf…
    • Dasar Hukum (Mengingat)
      • 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      • 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara…
      • 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara…
      • 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran…
      • 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran…
      • 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah…
      • 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan…
      • 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata…
  • BATANG TUBUH
    • BAB I KETENTUAN UMUM
      • Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Pajak…
    • BAB II INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR
      • Pasal 2
        • ayat (1)PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh bank devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan…
        • ayat (2)Besarnya tarif PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai…
        • ayat (3)PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari…
        • ayat (4)Kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan…
        • ayat (5)Pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan…
        • ayat (6)Wajib Pajak mengajukan permohonan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud…
        • ayat (7)Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan: a. surat keterangan bebas…
        • ayat (8)Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud…
        • ayat (9)Dalam hal terdapat perubahan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak dan…
        • ayat (10)Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana…
        • ayat (11)Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor…
        • ayat (12)Ketentuan mengenai kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan insentif…
    • BAB III INSENTIF ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
      • Pasal 3Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus…
      • Pasal 4
        • ayat (1)Wajib Pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan…
        • ayat (2)Kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan…
        • ayat (3)Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak…
        • ayat (4)Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat pemberitahuan: a.…
        • ayat (5)Dalam hal terdapat perubahan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak dan…
        • ayat (6)Ketentuan mengenai kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan insentif…
      • Pasal 5
        • ayat (1)Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4…
        • ayat (2)Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal…
        • ayat (3)Ketentuan mengenai contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal…
      • Pasal 6
        • ayat (1)Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal…
        • ayat (2)Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran…
        • ayat (3)Ketentuan mengenai formulir laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh…
    • BAB IV INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI
      • Pasal 7
        • ayat (1)Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan peraturan…
        • ayat (2)PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi dengan cara: a. dipotong…
        • ayat (3)PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penghasilan yang diterima…
        • ayat (4)Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melakukan…
        • ayat (5)PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak…
      • Pasal 8
        • ayat (1)Pemotong Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung…
        • ayat (2)Pemotong Pajak dapat melakukan pembetulan atas laporan realisasi PPh final…
        • ayat (3)Pemotong Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung…
        • ayat (2)paling lama tanggal 30 September 2022.
        • ayat (4)Pemotong Pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud…
        • ayat (3)untuk Masa Pajak yang bersangkutan.
        • ayat (5)Ketentuan mengenai formulir laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah…
        • ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan…
      • Pasal 9Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi PPh final ditanggung…
    • BAB V KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
      • Pasal 10
        • ayat (1)Wajib Pajak yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak…
        • ayat (2)Ketentuan penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak…
      • Pasal 11Direktur Jenderal Pajak melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan/atau…
    • BAB VI JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF PAJAK
      • Pasal 12
        • ayat (1)Jangka waktu pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor…
        • ayat (2)Jangka waktu pemberian insentif: a. pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal…
    • BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
      • Pasal 13
        • ayat (1)Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan surat keterangan bebas pemungutan…
        • ayat (3)dan/atau Pasal 4 ayat (1).
        • ayat (2)Pemberi Kerja, Wajib Pajak, atau Pemotong Pajak yang belum menyampaikan laporan…
        • ayat (3)Pemberi Kerja, Wajib Pajak, atau Pemotong Pajak yang telah menyampaikan laporan…
        • ayat (4)Pemberi Kerja, Wajib Pajak, atau Pemotong Pajak yang tidak menyampaikan laporan…
      • Pasal 14Pemberi Kerja yang membuat laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung…
      • Pasal 15Pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah dalam rangka penanganan…
    • BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
      • Pasal 16Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor…
      • Pasal 17Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • PENUTUP
Kerangka<< Pasal 6Pasal 7 ayat (2) >>
(1)

Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang bersifat final.

Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):

Tulis tanggapan.