Cipta Kerja

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Wajib Daftar Perusahaan

Metrologi Legal

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pajak Penghasilan

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Perkoperasian

Perbankan

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Ketenaganukliran

Psikotropika

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Telekomunikasi

Kehutanan

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Perlindungan Varietas Tanaman

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang

Minyak dan Gas Bumi

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bangunan Gedung

Penyiaran

Ketenagakerjaan

Badan Usaha Milik Negara

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Perikanan

Jalan

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Perkeretaapian

Penanaman Modal

Penataan Ruang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Perseroan Terbatas

Pelayaran

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perbankan Syariah

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Penerbangan

Kepariwisataan

Peternakan dan Kesehatan Hewan

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ketenagalistrikan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perfilman

Narkotika

Kesehatan

POS

Kawasan Ekonomi Khusus

Pertambangan Mineral dan Batubara

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Rumah Sakit

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Hortikultura

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah Susun

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Informasi Geospasial

Keimigrasian

Industri Pertahanan

Pangan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Panas Bumi

Pemerintahan Daerah

Perindustrian

Administrasi Pemerintahan

Kelautan

Jaminan Produk Halal

Perkebunan

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Desa

Perdagangan

Paten

Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Jasa Konstruksi

Arsitek

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sumber Daya Air

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara