Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Metadata
| Jenis | : | Undang-Undang |
| Tahun | : | 2020 |
| Nomor | : | 11 |
| Judul | : | Cipta Kerja |
| Tanggal Ditetapkan | : | 2 November 2020 |
| Tanggal Diundangkan | : | 2 November 2020 |
| Tanggal Berlaku | : | 2 November 2020 |
Tampilan
Sumber
Dicabut dengan:
Dicabut sebagian dengan:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
Diubah dengan:
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Mencabut:
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
Wajib Daftar Perusahaan
Mengubah:
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981
Metrologi Legal
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997
Ketenaganukliran
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Bangunan Gedung
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
Perikanan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
Jalan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007
Perkeretaapian
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
Penerbangan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
Kepariwisataan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
Ketenagalistrikan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009
Perfilman
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Narkotika
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009
POS
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009
Kawasan Ekonomi Khusus
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010
Hortikultura
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
Rumah Susun
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
Informasi Geospasial
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012
Industri Pertahanan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
Pangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014
Panas Bumi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
Perindustrian
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
Kelautan
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Desa
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
Paten
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
Jasa Konstruksi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017
Arsitek
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
Sumber Daya Air
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019
Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Webmentions
Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.