Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat:

maksud dan tujuan;

tempat, lokasi, dan rute;

waktu dan lama;

bentuk;

penanggung jawab;

nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;

alat peraga yang dipergunakan; dan atau

jumlah peserta.

Komentar!