Daftar Peraturan
Menampilkan 1641 s.d. 1650 dari 4200 peraturan.
# | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
---|---|---|---|
1641 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. | No. 8/PMK.08/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1642 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/ atau Bangunan. | No. 7/PMK.06/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1643 | Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal Dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak. | No. 6/PMK.02/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1644 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267 /PMK.010/2015 tentang Kriteria Dan/ atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Lkan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. | No. 5/PMK.010/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1645 | Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. | No. 4/PMK.07/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1646 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah Ke Pemerintah Asing/ Lembaga Asing. | No. 3/PMK.08/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1647 | Statuta Politeknik Keuangan Negara Stan. | No. 2/PMK.01/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1648 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. | No. 1/PMK.05/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1649 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016 | No. 273/PMK.010/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |
1650 | Pusat Logistik Berikat. | No. 272/PMK.04/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |