Daftar Peraturan

Menampilkan 1651 s.d. 1660 dari 4200 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
1651Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.No. 271/PMK.06/2015Peraturan Menteri Keuangan
1652Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.No. 270/PMK.06/2015Peraturan Menteri Keuangan
1653Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik.No. 269/PMK.010/2015Peraturan Menteri Keuangan
1654Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi.No. 268/PMK.03/2015Peraturan Menteri Keuangan
1655Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan yang atas Impor Dan/ atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.No. 267/PMK.010/2015Peraturan Menteri Keuangan
1656Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah.No. 266/PMK.07/2015Peraturan Menteri Keuangan
1657Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.No. 265/PMK.08/2015Peraturan Menteri Keuangan
1658Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional.No. 264/PMK.08/2015Peraturan Menteri Keuangan
1659Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber Dari Rupiah Murni.No. 263/PMK.05/2015Peraturan Menteri Keuangan
1660Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan.No. 262/PMK.05/2015Peraturan Menteri Keuangan