Daftar Peraturan Pemerintah
Menampilkan urutan 4661 s.d. 4670 dari 4982 peraturan.
Saring berdasar jenis
Saring berdasar tahun
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 4661 | Peraturan Pemerintah untuk Merubah Uang Ganti Rugi Maksimum Tersebut dalam Pasal 21 Industriebaan-Verordening (Staatsblad 1939 Nomor 39) | No. 5 Th. 1953 | Peraturan Pemerintah |
| 4662 | Pengeluaran Surat Perbendaharaan untuk Tahun 1953 | No. 4 Th. 1953 | Peraturan Pemerintah |
| 4663 | Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 (Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara, Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 49) | No. 3 Th. 1953 | Peraturan Pemerintah |
| 4664 | Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 ("Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-Daerah Swatantra", Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 48) | No. 2 Th. 1953 | Peraturan Pemerintah |
| 4665 | Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 ("Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah Swatantra", Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 47) | No. 1 Th. 1953 | Peraturan Pemerintah |
| 4666 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Di Sumatera | No. 51 Th. 1952 | Peraturan Pemerintah |
| 4667 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil Di Jawa | No. 50 Th. 1952 | Peraturan Pemerintah |
| 4668 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagaimana Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Di Jawa | No. 49 Th. 1952 | Peraturan Pemerintah |
| 4669 | Pengubahan Peraturan Devisen 1940 (Staatsblad Nr 291) | No. 48 Th. 1952 | Peraturan Pemerintah |
| 4670 | Pemberian Tunjangan-Kemahalan-Daerah Dan Tunjangan-Keluarga Kepada Penerima Pensiun Dan/Atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun | No. 47 Th. 1952 | Peraturan Pemerintah |