Daftar Peraturan
Menampilkan 1381 s.d. 1390 dari 4200 peraturan.
# | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
---|---|---|---|
1381 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik. | No. 4/PMK.08/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
1382 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan. | No. 3/PMK.05/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
1383 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. | No. 2/PMK.06/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
1384 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene Dari Negara Thailand dan Vietnam. | No. 1/PMK.010/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
1385 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta Pada Kementerian Kesehatan | No. 264/PMK.05/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1386 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | No. 263/PMK.01/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1387 | Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan | No. 262/PMK.01/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1388 | Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, Dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya | No. 261/PMK.03/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1389 | Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur | No. 260/PMK.08/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1390 | Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara | No. 259/PMK.04/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |