Daftar Peraturan
Menampilkan 1711 s.d. 1720 dari 4200 peraturan.
# | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
---|---|---|---|
1711 | Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaraan Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh Pt Taspen (Persero) dan Pt Asabri (Persero). | No. 211/PMK.02/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |
1712 | Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan Dan/ atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015. | No. 210/PMK.010/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |
1713 | Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah. | No. 209/PMK.05/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |
1714 | Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Bekerja pada Instansi Pemerintah Pusat | No. 208/PMK.02/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |
1715 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. | No. 207/PMK.010/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |
1716 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. | No. 206/PMK.010/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |
1717 | Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. | No. 205/PMK.04/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |
1718 | Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. | No. 204/PMK.09/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |
1719 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik. | No. 203/PMK.08/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |
1720 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. | No. 202/PMK.03/2015 | Peraturan Menteri Keuangan |