Daftar Peraturan
Menampilkan 61 s.d. 70 dari 508 peraturan.
# | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
---|---|---|---|
61 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. | No. 204/PMK.05/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
62 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian Di Lingkungan Kementerian Keuangan. | No. 203/PMK.01/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
63 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016. | No. 202/PMK.010/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
64 | Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah. | No. 201/PMK.07/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
65 | Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. | No. 200/PMK.01/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
66 | Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2016. | No. 199/PMK.010/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
67 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. | No. 198/PMK.07/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
68 | Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. | No. 197/PMK.04/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
69 | Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Lmpor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk. | No. 196/PMK.010/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
70 | Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2016. | No. 195/PMK.010/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |