Daftar Peraturan
Menampilkan 151 s.d. 160 dari 625 peraturan.
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 151 | Pembubaran Komite Inovasi Nasional | No. 164 Th. 2014 | Peraturan Presiden |
| 152 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai. | No. 163/PMK.04/2014 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 153 | Pembubaran Komite Ekonomi Nasional | No. 163 Th. 2014 | Peraturan Presiden |
| 154 | Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya. | No. 162/PMK.03/2014 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 155 | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 | No. 162 Th. 2014 | Peraturan Presiden |
| 156 | Tata Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Telah Dipungut Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya. | No. 161/PMK.03/2014 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 157 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passports) | No. 161 Th. 2014 | Peraturan Presiden |
| 158 | Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya. | No. 160/PMK.03/2014 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 159 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Georgia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Georgia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports) | No. 160 Th. 2014 | Peraturan Presiden |
| 160 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Trijata Kepolisian Daerah Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. | No. 159/PMK.05/2014 | Peraturan Menteri Keuangan |