Daftar Peraturan
Menampilkan 131 s.d. 140 dari 625 peraturan.
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 131 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tentang Pendirian Kantor Perwakilan OECD di Indonesia (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Organisation For The Economic Co-Operation And Development (OECD) On The Establishment Of The OECD Country Office In Indonesia) | No. 174 Th. 2014 | Peraturan Presiden |
| 132 | Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang Dilakukan Melalui Kerjasama dengan Pengembang Listrik Swasta. | No. 173/PMK.011/2014 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 133 | Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’S Republic Of China On Scientific And Technological Cooperation) | No. 173 Th. 2014 | Peraturan Presiden |
| 134 | Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. | No. 172/PMK.05/2014 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 135 | Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | No. 172 Th. 2014 | Peraturan Presiden |
| 136 | Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia. | No. 171/PMK.05/2014 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 137 | Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan | No. 171 Th. 2014 | Peraturan Presiden |
| 138 | Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dan Arbiter dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase di International Centre For Settlement Of Investment Disputes yang Diajukan oleh Nusa Tenggara Partnership B.V. dan Pt Newmont Nusa Tenggara Terhadap Pemerintah Republik Indonesia dan Pengajuan Gugatan Arbitrase Pemerintah Republik Indonesia Kepada Pt Newmont Nusa Tenggara Berdasarkan Arbitration Rules Of The United Nations Commission On International Trade Law. | No. 170/PMK.01/2014 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 139 | Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | No. 170 Th. 2014 | Peraturan Presiden |
| 140 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015. | No. 169/PMK.02/2014 | Peraturan Menteri Keuangan |