Daftar Peraturan Menteri Keuangan
Menampilkan urutan 2811 s.d. 2820 dari 4200 peraturan.
Saring berdasar jenis
Saring berdasar tahun
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 2811 | Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. | No. 130/PMK.011/2011 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2812 | Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. | No. 129/PMK.08/2011 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2813 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. | No. 128/PMK.011/2011 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2814 | Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012. | No. 127/PMK.07/2011 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2815 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung. | No. 126/PMK.08/2011 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2816 | Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011. | No. 125/PMK.06/2011 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2817 | Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. | No. 124/PMK.09/2011 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2818 | Perubahan Keempat Belas atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia. | No. 123/PMK.04/2011 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2819 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai. | No. 122/PMK.04/2011 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2820 | Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah. | No. 121/PMK.02/2011 | Peraturan Menteri Keuangan |