Daftar Peraturan
Menampilkan 1441 s.d. 1450 dari 4200 peraturan.
# | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
---|---|---|---|
1441 | Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016. | No. 208/PMK.07/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1442 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. | No. 207/PMK.010/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1443 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK. 05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan. | No. 206/PMK.05/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1444 | Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan. | No. 205/PMK.01/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1445 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. | No. 204/PMK.05/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1446 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian Di Lingkungan Kementerian Keuangan. | No. 203/PMK.01/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1447 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016. | No. 202/PMK.010/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1448 | Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah. | No. 201/PMK.07/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1449 | Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. | No. 200/PMK.01/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
1450 | Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2016. | No. 199/PMK.010/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |