Daftar semua peraturan

Menampilkan urutan 3311 s.d. 3320 dari 13225 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
3311Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.No. 216/PMK.05/2015Peraturan Menteri Keuangan
3312Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/ atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk, Provinsi, Dan/ atau Daerah Lain yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/ atau Dana Bagi Hasil Kepada Daerah Otonom Baru.No. 215/PMK.07/2015Peraturan Menteri Keuangan
3313Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/ Pmk.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.No. 214/PMK.07/2015Peraturan Menteri Keuangan
3314Penyaluran Dana Alokasi Khusus Triwulan Iv Tahun Anggaran 2015.No. 213/PMK.07/2015Peraturan Menteri Keuangan
3315Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga.No. 212/PMK.05/2015Peraturan Menteri Keuangan
3316Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaraan Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh Pt Taspen (Persero) dan Pt Asabri (Persero).No. 211/PMK.02/2015Peraturan Menteri Keuangan
3317Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan Dan/ atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015.No. 210/PMK.010/2015Peraturan Menteri Keuangan
3318Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.No. 209/PMK.05/2015Peraturan Menteri Keuangan
3319Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Bekerja pada Instansi Pemerintah PusatNo. 208/PMK.02/2015Peraturan Menteri Keuangan
3320Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.No. 207/PMK.010/2015Peraturan Menteri Keuangan