Daftar Peraturan Presiden
Menampilkan urutan 201 s.d. 210 dari 2625 peraturan.
Saring berdasar jenis
Saring berdasar tahun
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 201 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion And Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba) | No. 63 Th. 2024 | Peraturan Presiden |
| 202 | Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | No. 62 Th. 2024 | Peraturan Presiden |
| 203 | Neraca Komoditas | No. 61 Th. 2024 | Peraturan Presiden |
| 204 | Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon | No. 60 Th. 2024 | Peraturan Presiden |
| 205 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan | No. 59 Th. 2024 | Peraturan Presiden |
| 206 | Pengesahan Protocol 3 On Domestic Code-Share Rights Between Points Within The Territory Of Any Other Asean Member States (Protokol 3 Mengenai Hak Code-Share Domestik Antara Titik-Titik di Dalam Wilayah Negara Anggota Asean Lainnya) | No. 58 Th. 2024 | Peraturan Presiden |
| 207 | Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik | No. 57 Th. 2024 | Peraturan Presiden |
| 208 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention On Mutual Administrative Assistance In Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan | No. 56 Th. 2024 | Peraturan Presiden |
| 209 | Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak | No. 55 Th. 2024 | Peraturan Presiden |
| 210 | Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembengunan Otonomi Khusus Papua yang Berasal dari Perwakilan dari Setiap Provinsi di Provinsi Papua Serta Hak Keuangan Bagi Sekretaris Eksekutif dan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua | No. 54 Th. 2024 | Peraturan Presiden |