Daftar Peraturan Presiden
Menampilkan urutan 1881 s.d. 1890 dari 2625 peraturan.
Saring berdasar jenis
Saring berdasar tahun
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 1881 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 | No. 29 Th. 2011 | Peraturan Presiden |
| 1882 | Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah | No. 28 Th. 2011 | Peraturan Presiden |
| 1883 | Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 | No. 27 Th. 2011 | Peraturan Presiden |
| 1884 | Pengesahan Agreement Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) | No. 26 Th. 2011 | Peraturan Presiden |
| 1885 | Pengesahan Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People'S Republic Of China (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) | No. 25 Th. 2011 | Peraturan Presiden |
| 1886 | Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Pemuda (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Slovak Republic On Co-operation In The Fields Of Science, Education, Culture, Sports, And Youth) | No. 24 Th. 2011 | Peraturan Presiden |
| 1887 | Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 20112014 | No. 23 Th. 2011 | Peraturan Presiden |
| 1888 | Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki | No. 22 Th. 2011 | Peraturan Presiden |
| 1889 | Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat | No. 21 Th. 2011 | Peraturan Presiden |
| 1890 | Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial | No. 20 Th. 2011 | Peraturan Presiden |