Daftar Peraturan Presiden

Menampilkan urutan 1181 s.d. 1190 dari 2625 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
1181Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Vanuatu Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Vanuatu On The Framework For Development Cooperation)No. 31 Th. 2016Peraturan Presiden
1182Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation)No. 30 Th. 2016Peraturan Presiden
1183Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik IndonesiaNo. 29 Th. 2016Peraturan Presiden
1184Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan KesehatanNo. 28 Th. 2016Peraturan Presiden
1185Ikatan Dinas Keanggotaan Kepolisian Negara Republik IndonesiaNo. 27 Th. 2016Peraturan Presiden
1186Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial NasionalNo. 26 Th. 2016Peraturan Presiden
1187Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur Yang Berdomisili Di Luar Provinsi Nusa Tenggara TimurNo. 25 Th. 2016Peraturan Presiden
1188Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa SawitNo. 24 Th. 2016Peraturan Presiden
1189Pengesahan Agreement On Maritime Transport Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The People's Republic Of China (Persetujuan Transportasi Laut Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok)No. 23 Th. 2016Peraturan Presiden
1190Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Armenia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Armenia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital)No. 22 Th. 2016Peraturan Presiden