Daftar Peraturan Presiden
Menampilkan urutan 1191 s.d. 1200 dari 2625 peraturan.
Saring berdasar jenis
Saring berdasar tahun
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 1191 | Bebas Visa Kunjungan | No. 21 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 1192 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | No. 20 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 1193 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan | No. 19 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 1194 | Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar | No. 18 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 1195 | Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | No. 16 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 1196 | Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas | No. 15 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 1197 | Pengesahan Asean Framework Agreement On Multimodal Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Angkutan Multimoda) | No. 14 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 1198 | Pengesahan Air Transport Agreement Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The People's Republic Of China (Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negaranegara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) Beserta Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Points In Contracting Parties (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Setiap Titik Di Para Pihak) | No. 13 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 1199 | Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Passenger Air Services (Persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Cities (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota Di Asean), Dan Protocol 2 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Cities (Protokol 2 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima Yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota Di Asean) | No. 12 Th. 2016 | Peraturan Presiden |
| 1200 | Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | No. 11 Th. 2016 | Peraturan Presiden |