Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2025

Disclaimer

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini, didirikan Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan sgfagai perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

semua kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan; dan

semua mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singara.ia diatihkan menjadi mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan.

Pasal 4

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -2-

Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Pelalaan organisasi, kepegawaian, anggaran, aset, dan arsip terkait dengan proses pengalihan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singar4ia menjadi Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan dalam pelaksanaan Peraturan presiden ini menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lemboga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 418), dinyatakan masitr- tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 418), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan

Pasal 7

Presiden ini mulai berlaku pada tanggal Agar SK No223343A diundangkan.FRESIDEN REFUIUK INDONESTA -3- Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perahrran Presiden ini dengan penempatann]ra dalam kmbaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan diJakarta pada anggal8 Mei 2025 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBI.ANTO Diundanglon diJakarta pada anrtal8 uci zOzd MENTERI SEKRETARIS NEGARA REruBUK INDONESI.A, PRASETYO HADI I,EMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESI,A TAHUN 2025 NOMOR 87 Salinan scsuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NBGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, ttd SK No271672A Djaman