Daftar Peraturan

Menampilkan 3481 s.d. 3490 dari 4200 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
3481Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subyek Pajak Penghasilan.No. 215/PMK.03/2008Peraturan Menteri Keuangan
3482Pemungutan Bea Keluar.No. 214/PMK.04/2008Peraturan Menteri Keuangan
3483Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impir, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, Penerimaan Negara yang Berasal Dari Penerimaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu.No. 213/PMK.04/2008Peraturan Menteri Keuangan
3484Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.No. 212/PMK.07/2008Peraturan Menteri Keuangan
3485Tata Laksana Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera.No. 211/PMK.04/2008Peraturan Menteri Keuangan
3486Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyeloran dan Pelaporan.No. 210/PMK.03/2008Peraturan Menteri Keuangan
3487Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, dan Kedelai Bersertifikat Hasil Produksi Pt. Sang Hyang Seri (Persero) dan Pt. Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2009.No. 209/PMK.02/2008Peraturan Menteri Keuangan
3488Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009.No. 208/PMK.07/2008Peraturan Menteri Keuangan
3489Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamkan Kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah.No. 207/PMK.05/2008Peraturan Menteri Keuangan
3490Tata Cara Penatausahaan Dokumen Penting dan/atau Bersifat Rahasia Terkait Penanganan Masalah Hukum dan Penyelesaian Piutang Negara.No. 206/PMK.01/2008Peraturan Menteri Keuangan