Daftar Peraturan

Menampilkan 2361 s.d. 2370 dari 4200 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
2361Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.No. 72/PMK.02/2013Peraturan Menteri Keuangan
2362Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.No. 71/PMK.02/2013Peraturan Menteri Keuangan
2363Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.No. 70/PMK.011/2013Peraturan Menteri Keuangan
2364Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian.No. 69/PMK.05/2013Peraturan Menteri Keuangan
2365Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Tidak dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.No. 68/PMK.011/2013Peraturan Menteri Keuangan
2366Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.No. 67/PMK.05/2013Peraturan Menteri Keuangan
2367Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih.No. 66/PMK.02/2013Peraturan Menteri Keuangan
2368Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam.No. 65/PMK.011/2013Peraturan Menteri Keuangan
2369Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.No. 64/PMK.05/2013Peraturan Menteri Keuangan
2370Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus dan/atau Produksi Obat Infus untuk Tahun Anggaran 2013.No. 63/PMK.011/2013Peraturan Menteri Keuangan