Daftar Peraturan

Menampilkan 1351 s.d. 1360 dari 4200 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
1351Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.No. 34/PMK.010/2017Peraturan Menteri Keuangan
1352Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.No. 33/PMK.010/2017Peraturan Menteri Keuangan
1353Penyesuaian Pos Tarif Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sehubungan dengan Pemberlakuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Harmonized System 2017 dan Asean Harmonised Tariff Nomenclature 2017.No. 32/PMK.010/2017Peraturan Menteri Keuangan
1354Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.No. 31/PMK.010/2017Peraturan Menteri Keuangan
1355Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.No. 30/PMK.010/2017Peraturan Menteri Keuangan
1356Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan.No. 29/PMK.010/2017Peraturan Menteri Keuangan
1357Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area.No. 28/PMK.010/2017Peraturan Menteri Keuangan
1358Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-India Free Trade Area.No. 27/PMK.010/2017Peraturan Menteri Keuangan
1359Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-China Free Trade Area.No. 26/PMK.010/2017Peraturan Menteri Keuangan
1360Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement.No. 25/PMK.010/2017Peraturan Menteri Keuangan