Daftar Peraturan
Menampilkan 91 s.d. 100 dari 143 peraturan.
# | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
---|---|---|---|
91 | Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Pengeluaran Barang Dari Kawasan Berikat dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Kite) yang Disumbangkan untuk Korban Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. | No. 54/PMK.04/2006 | Peraturan Menteri Keuangan |
92 | Tatacara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri. | No. 53/PMK.10/2006 | Peraturan Menteri Keuangan |
93 | Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah. | No. 52/PMK.10/2006 | Peraturan Menteri Keuangan |
94 | Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor. | No. 51/PMK.02/2006 | Peraturan Menteri Keuangan |
95 | Anggaran Biaya dan Pendapatan Perum Bulog dalam Rangka Penugasan Pemerintah Pemerintah untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2006. | No. 50/PMK.02/2006 | Peraturan Menteri Keuangan |
96 | Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Keputusan dan atau Peraturan Menteri Keuangan Terhadap Peminaan Akuntan dan Jasa Penilai. | No. 49/PMK.01/2006 | Peraturan Menteri Keuangan |
97 | Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 Tentanng Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan. | No. 48/PMK.01/2006 | Peraturan Menteri Keuangan |
98 | Pengelolaan Dana untuk Pengembangan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian. | No. 47/PMK.02/2006 | Peraturan Menteri Keuangan |
99 | Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah | No. 46/PMK.02/2006 | Peraturan Menteri Keuangan |
100 | Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah | No. 45/PMK.02/2006 | Peraturan Menteri Keuangan |