Daftar semua peraturan
Menampilkan urutan 4201 s.d. 4210 dari 13225 peraturan.
Saring berdasar jenis
Saring berdasar tahun
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 4201 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014. | No. 79/PMK.07/2014 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 4202 | Kebijakan Energi Nasional | No. 79 Th. 2014 | Peraturan Pemerintah |
| 4203 | Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia | No. 79 Th. 2014 | Peraturan Presiden |
| 4204 | Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. | No. 78/PMK.06/2014 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 4205 | Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | No. 78 Th. 2014 | Peraturan Pemerintah |
| 4206 | Penugasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Gugatan Arbitrase di International Center For Settlement of Investment Disputes Terkait Gugatan Nusa Tenggara Partnership B.V. dan PT. Newmont Nusa Tenggara Kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Pengajuan Gugatan Arbitrase Pemerintah Republik Indonesia Kepada PT Newmont Nusa Tenggara Berdasarkan Arbitration Rules Of The United Nations Commission On International Trade Law | No. 78 Th. 2014 | Peraturan Presiden |
| 4207 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014. | No. 77/PMK.07/2014 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 4208 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara | No. 77 Th. 2014 | Peraturan Pemerintah |
| 4209 | Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku | No. 77 Th. 2014 | Peraturan Presiden |
| 4210 | Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014. | No. 76/PMK.07/2014 | Peraturan Menteri Keuangan |