Daftar Peraturan
Menampilkan 2741 s.d. 2750 dari 13225 peraturan.
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| 2741 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene Dari Negara Thailand dan Vietnam. | No. 1/PMK.010/2017 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2742 | Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic of Singapore Relating to The Delimtation of The Territorial Seas of The Two Contries in The Eastern Part of The Strait of Singapore 2014) | No. 1 Th. 2017 | Undang-Undang |
| 2743 | Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan | No. 1 Th. 2017 | Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang |
| 2744 | Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | No. 1 Th. 2017 | Peraturan Pemerintah |
| 2745 | Pengesahan Final Acts of the world conference on International Telecommunications,Dubai,2012(akta-akta akhir konferensi sedunia tentang telekomunikasi internasional,dubai 2012) | No. 1 Th. 2017 | Peraturan Presiden |
| 2746 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta Pada Kementerian Kesehatan | No. 264/PMK.05/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2747 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | No. 263/PMK.01/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2748 | Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan | No. 262/PMK.01/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2749 | Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, Dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya | No. 261/PMK.03/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2750 | Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur | No. 260/PMK.08/2016 | Peraturan Menteri Keuangan |