Daftar Peraturan

Menampilkan 371 s.d. 380 dari 431 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
371Kedudukan Keuangan bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan UmumNo. 15 Th. 2009Peraturan Presiden
372Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.No. 14/PMK.03/2009Peraturan Menteri Keuangan
373Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children,Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)No. 14 Th. 2009Undang-Undang
374Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan UmumNo. 14 Th. 2009Peraturan Pemerintah
375Sekolah Tinggi Intelijen NegaraNo. 14 Th. 2009Peraturan Presiden
376Perubahan Keduabelas atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.No. 13/PMK.04/2009Peraturan Menteri Keuangan
377Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua BaratNo. 13 Th. 2009Undang-Undang
378Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen KesehatanNo. 13 Th. 2009Peraturan Pemerintah
379Koordinasi Penanggulangan KemiskinanNo. 13 Th. 2009Peraturan Presiden
380Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007No. 12/PMK.03/2009Peraturan Menteri Keuangan