Daftar Peraturan
Menampilkan -9 s.d. 0 dari 55 peraturan.
| # | Judul | Nomor dan Tahun | Bentuk |
|---|---|---|---|
| -9 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali | No. 55 Th. 1993 | Peraturan Pemerintah |
| -8 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. LEN Industri | No. 54 Th. 1993 | Peraturan Pemerintah |
| -7 | Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunaan XVII Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Yang Berasal Dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV - XVI | No. 53 Th. 1993 | Peraturan Pemerintah |
| -6 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko | No. 52 Th. 1993 | Peraturan Pemerintah |
| -5 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | No. 51 Th. 1993 | Peraturan Pemerintah |
| -4 | Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing | No. 50 Th. 1993 | Peraturan Pemerintah |
| -3 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Cileungsi - Bogor, Jawa Barat | No. 49 Th. 1993 | Peraturan Pemerintah |
| -2 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan | No. 48 Th. 1993 | Peraturan Pemerintah |
| -1 | Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992 | No. 47 Th. 1993 | Peraturan Pemerintah |
| 0 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan | No. 46 Th. 1993 | Peraturan Pemerintah |